Fraksi DPRD Kota Tegal Soroti Penurunan PAD dalam RAPBD 2026

KETIK, TEGAL – Seluruh fraksi di DPRD Kota Tegal menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan RAPBD 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar, Senin, 27 Oktober 2025 di Ruang Paripurna DPRD Kota Tegal.

Rapat ini menyoroti beberapa poin penting terkait rancangan anggaran yang akan datang.

Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, didampingi Wakil Ketua DPRD Wasmad Edi Susilo dan Amiruddin, memimpin jalannya rapat.

Dihadiri oleh Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, Wakil Wali Kota Tazkiyyatul Muthmainnah, perwakilan Forkopimda, serta unsur Tim Penggerak PKK Kota Tegal.

Enam fraksi secara bergantian menyampaikan pandangan mereka. Anshori Faqih dari Fraksi PKB membuka sesi pandangan umum.

Mohammad Tarso Supriadin dari Fraksi Gerindra, Tengku Rayhan Makarim dari Fraksi Amanat Persatuan, Sutari dari Fraksi PDI Perjuangan, Moh. Muslim dari Fraksi Golkar, dan Zaenal Nurohman dari Fraksi PKS.

Fraksi PKB menyoroti tren penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,29 persen atau sekitar Rp6,0 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun proyeksi pajak daerah meningkat 3,69 persen menjadi Rp192,35 miliar, penurunan signifikan terjadi pada pos lain-lain PAD yang sah, turun 71,68 persen dibandingkan APBD Perubahan 2025.

Anshori Faqih menekankan pentingnya penguatan PAD untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

"Ia mendorong pemerintah kota untuk menjajaki kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi," jelasnya.

Fraksi Gerindra, melalui Mohammad Tarso Supriadin, memberikan usulan prioritas terkait penanganan rob di wilayah pesisir, penataan fasilitas UMKM di Pujasera Jalan Melati, dan optimalisasi fungsi CMJT di samping Komplek Balai Kota.

"Semoga usulan prioritas dapat menjadi pertimbangan penting dalam pembahasan RAPBD 2026, sehingga anggaran yang disusun dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Tegal," ucapnya.

Fraksi-fraksi lain juga menyampaikan masukan terkait proyeksi pendapatan, prioritas belanja, efisiensi anggaran, serta upaya peningkatan pelayanan publik.

Seluruh fraksi sepakat bahwa RAPBD 2026 harus responsif terhadap kondisi fiskal yang menantang, sambil tetap fokus pada pelayanan dasar publik dan mitigasi risiko bencana.

Rapat paripurna diakhiri dengan komitmen untuk memfinalisasi pembahasan RAPBD secara cermat dan partisipatif, memastikan anggaran yang disusun dapat menjawab kebutuhan masyarakat Kota Tegal pada tahun 2026. (*)