FKN VI, Mantan Bupati Bondowoso Sebut Pemda yang Tak Kembangkan Kopi Langgar Perda

KETIK, BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) menggelas Festival Kopi Nusantara (FKN) ke VI, di Museum Kereta Api, Selasa (19/12/2023) malam.

Kegiatan yang menyuguhkan berbagai lomba perkopian, penampil musik band, serta pameran pelaku UMKM kopi ini, dikemas dengan meriah selama dua hari, hingga Rabu (20/12/2023).

Melihat ini, mantan Bupati Bondowoso periode 2008 - 2018 yang juga penggagas Bondowoso Republik Kopi (BRK), Amin Said Husni (ASH), mengaku sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan itu.

Utamanya, rencana Pemerintah Daerah Bondowoso di bawah kepemimpinan Pj Bupati, Bambang Soekwanto, yang berkomitmen untuk membangkitkan kembali program-program pengembangan kopi dengan judul Bondowoso Republik Kopi (BRK) reborn.

"Saya merasa bahwa ini satu langkah yang tepat. Karena kopi merupakan salah satu potensi unggulan. Tak semua daerah punya potensi kopi," ujarnya.

Terlebih di Bondowoso memiliki Perda nomor 2 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengembangan Kluster Kopi Bondowoso. Pria yang kini merupakan Wakil Ketua Umum PBNU itu menyebut, bahwa dengan Perda itu Pemda dan seluruh stakeholder di Bondowoso, punya kewajiban untuk melindungi dan mengembangkan kopi Bondowoso.

"Pemda yang tidak melindungi dan mengembangkan kopi Bondowoso. Berarti melanggar peraturan daerah," ujarnya.

Ia mengharapkan ke depan hendaknya disusun program-program yang lebih terpadu dengan mengkolaborasikan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, dan pihak lainnya.

Mulai dari Perhutani, Perbankan, Puslitkoka, Asosiasi Petani, hingga PTPN XII.

"Pemerintah harus turun terlibat untuk memback-up, dan mengafirmmasi terhadap program yang menjadi unggulan daerah," katanya.

"Itu artinya harus ada keberpihakan dari pemerintah, ada alokasi anggaran dari APBD, dan ada kerjasama dari berbagai stake holder lainnya," pungkasnya. (*)