KETIK, HALMAHERA SELATAN – Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, menegaskan pentingnya akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan. Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait menjadikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pijakan untuk memperbaiki tata kelola dan pelayanan pendidikan.
Penegasan itu disampaikan Helmi dalam Exit Meeting bersama BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Kamis 19 November 2026.
Pemeriksaan tersebut menyasar kinerja pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Dasar pada satuan pendidikan untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2026 hingga Semester I. Kegiatan itu turut didampingi Sekretaris Daerah Halmahera Selatan bersama jajaran perangkat daerah terkait.
Helmi memandang pemeriksaan tersebut sebagai instrumen penting untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran, sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan dunia pendidikan.
“Bagi saya, pemeriksaan ini bukan sekadar bagian dari proses pengawasan dan evaluasi, tetapi juga menjadi ruang untuk melihat sejauh mana pengelolaan anggaran pendidikan telah berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah serta peserta didik,” ujar Helmi.
Baca Juga:
Wabup Helmi Usung Perlindungan Anak Inklusif hingga Pelosok Halmahera SelatanMenurutnya, dukungan pembiayaan menjadi salah satu fondasi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Karena itu, hasil evaluasi lembaga pemeriksa harus mendapat respons serius dari pemerintah daerah.
“Setiap catatan, temuan, dan rekomendasi yang disampaikan oleh tim pemeriksa BPK harus menjadi perhatian serius dan bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah terkait,” tegasnya.
Helmi juga menekankan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak berhenti pada proses pemeriksaan. Perbaikan harus diwujudkan melalui langkah konkret sesuai hasil evaluasi.
“Kita perlu memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti dengan baik, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik,” katanya.
Baca Juga:
Wabup Helmi Soroti Peningkatan Kekerasan Seksual Anak di Halmahera SelatanIa berharap pemeriksaan BPK menjadi momentum penguatan pengelolaan dana pendidikan di Halmahera Selatan.
“Saya berharap melalui proses pemeriksaan ini, tata kelola bantuan operasional pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan semakin baik, akuntabel, dan tepat sasaran,” pungkasnya.