Efek Kebijakan Efisiensi: Jam Kerja Dipangkas, PHK Hantui Pekerja Hotel Kota Malang

KETIK, MALANG – Dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah mulai terasa. Salah satu hotel di Kota Malang menerapkan pemotongan jam kerja bagi pekerja harian.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang menyatakan belum ada hotel yang melakukan kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun, potensi itu ada.

"Memang belum ada PHK, tapi ada potensi. Beberapa hotel sudah ada yang unpaid leave, mereka mengurangi jadwal kerja karyawannya. Misalnya seminggu hanya kerja 4-5 hari, gajinya juga dikurangi," ujar ujar Ketua PHRI Kota Malang, Agoes Basoeki, Selasa 15 April 2025.

Kebijakan tersebut khususnya berlaku bagi tenaga kerja casual ataupun daily worker. Namun ia memastikan bahwa hingga saat ini belum ada karyawan tetap yang terkena PHK hingga bisnis hotel tutup.

"Unpaid leave itu mulai diterapkan 1 April 2025, tapi waktu itu tertolong libur lebaran sampai 6 April 2025. Padatnya pengunjung membuat okupansi rata-rata 80% di Kota Malang, bahkan beberapa hotel penuh," tuturnya.

Namun kondisi padatnya okupansi hotel tidak berlangsung lama. Pascalibur lebaran ini, bahkan okupansi hotel hanya menyentuh angka 30-40%.

Demi meminimalisir potensi PHK, hotel-hotel di Kota Malang dituntut untuk kreatif dalam promosi hingga mendukung kegiatan pariwisata di Kota Malang. Khususnya bagi hotel konvensional yang bergantung pada Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE).

"Supaya tidak terjadi PHK kami tumbuhkan kegiatan yang mensupport promosi pariwisata agar datang ke Kota Malang. Diingatkan kami harus kreatif, tidak hanya mengandalkan pemerintah tapi juga swasta atau perusahaan yang bisa mengadakan MICE," tutupnya.(*)