DPRD Surabaya Soroti 3 Persoalan Penting di Kota Pahlawan

KETIK, SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menyoroti beberapa persoalan yang tak kunjung usai, yakni banjir, pengelolaan sampah dan angkutan umum.

Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati mengatakan bahwa perencanaan pembangunan baik musrenbang maupun forum perangkat daerah harus menjadi prioritas utama.

Menurutnya, persoalan banjir yang sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya adalah pembangunan drainase dan normalisasi saluran.

"Di tahun 2025 dianggarkan Rp 504 miliar untuk pengendalian banjir kota Surabaya saat forum organisasi perangkat daerah dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surabaya," ucapnya pada Jumat (1/3/2024).

Tapi menurut Aning, anggaran tersebut terlalu kecil karena anggaran itu sudah termasuk ke ongkos Satgas di lapangan, dirinya menjabarkan pembangunan di lingkungan kurang lebih membutuhkan dana Rp 100 miliar.

"Pembangunan drainase lingkungan pemukiman Rp 100 miliar kalau yang lainnya masih fokus drainasse perkotaan," jelas Politisi PKS ini.

Mengenai persoalan sampah, menurut Aning hal itu bisa ditangani dengan penerapan inovasi di bidang teknologi dan SDM.

"SDM khusus melakukan monitoring, evaluasi, pendampingan, kerja sama dengan banyak lembaga menyukseskan Kampung Surabaya Hebat," paparnya.

Aning menjabarkan adanya Kampung Surabaya Hebat mampu mengurangi sampah hingga 600 ton selama 5 tahun. Maka dari itu perlu penguatan sektor anggaran Pemkot Surabaya sehingga realisasi di lapangan maksimal.

Aning meminta Pemkot Surabaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk membentuk manajemen bisnis khusus angkutan umum.

Langkah itu menurut Aning sejalan dengan upaya pemerintah kota mengatasi persoalan kemacetan dan memperlancar arus lalu lintas di dalam kota maupun di wilayah perbatasan.

"Di sini perlu dipikirkan betul berdasarkan data pekerja yang punya mobilitas di Surabaya agar terjangkau oleh transportasi massal," ucap Aning Rahmawati.

Caleg Dapil 3 Surabaya ini menjabarkan mekanisme pengelolaan transportasi publik kemudian diperkuat dengan regulasi yang mengatur alur masuk dan keluar masyarakat luar kota ke Surabaya.

"Dalam forum OPD kota Surabaya, masih menyampaikan penambahan tiga koridor dan 72 unit massal transportation di tahun 2025. Di tahun 2024 sudah ada terobosan anggaran untuk BTS (buy the service) yang harus dikawal dan dievaluasi untuk ditindaklanjuti di 2025," pungkasnya. (*)