DPRD Soroti Tarik Ulur Proyek di Dinas Pendidikan Halmahera Selatan, APH Diminta Awasi

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Ratusan proyek pekerjaan fisik maupun pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Halmahera Selatan (Halsel) mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sorotan itu menguak lantaran sampai dengan pertengahan tahun 2025, ratusan proyek di Dinas Pendidikan (Disdik) belum ditender.

Demikian diulas Wakil ketua DPRD Halsel Fadila Mahmud dikutip dari Segmen.co.id Minggu 6 Juni 2025.

”Bagaimana kita harapkan kualitas pekerjaan itu baik, sementara Dinas teknis saja melaksanakan tender sudah memasuki pertengahan tahun,” cetus Fadila

Keterlambatan itu menimbulkan kecurigaan Fadila. Dia menduga ada hal tidak beres di Dinas yang menjadi salah satu Dinas pengelola anggaran terbesar di Halsel.

Bahkan Fadila menyebut, proyek di Disdik Halsel sebelum masuk Unit Layanan Pengadaan ULP), sudah penentuan perusahan yang mengerjakan proyek.

”Ada dugaan jika proyek di Disdik diatur oleh orang tertentu, sehingga perusahan yang akan mengerjakan proyek Disdik sudah bisa ditentukan sebelum masuk ke ULP,” katanya.

Dugaan tersebut kian terang setelah adanya tarik alur proyek. Fadila menyebut, ada proyek yang sudah ditender oleh ULP namun proses tender itu dihentikan.

Kemudian bukan hanya demikian, Fadila katakan proyek tersebut diduga ditangani satu orang konsultan perencanaan, sehingga proyek tersebut molor dikerjakan.

”Monopoli proyek sudah sangat jelas. Masa ratusan proyek, tapi konsultan perencanaan hanya satu orang, yang akhirnya pelaksanaan tender juga terlambat, padahal ini sudah masuk akhir tahun,” ungkap Fadila.

Terlepas dari dugaan yang ada, Legislator Perempuan Partai NasDem di Halsel ini meminta para penegak hukum baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk mengawasi tender proyek di Disdik Halsel.

”Proyek di Disdik Halsel harus di awasi secara ketat, karena ada dugaan setiap proyek diatur oleh orang tertentu dan perusahan tertentu,” pintanya.