DPRD Kota Blitar Gaspol Bahas Raperda APBD 2026, Target Rampung Akhir November

KETIK, BLITAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar memastikan komitmennya untuk menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar Tahun Anggaran 2026 tepat waktu. Tak mau menunda-nunda, usai penyampaian Raperda oleh Wali Kota, legislatif langsung tancap gas menjalankan tahapan pembahasan secara maraton dan terjadwal ketat.

Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, menegaskan bahwa seluruh proses telah disusun dengan skema kerja yang rinci dan terukur. Hal itu dilakukan agar pembahasan anggaran bisa berjalan efektif dan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

“Mulai hari ini DPRD langsung bekerja melakukan pembahasan. Setelah paripurna, akan dilanjutkan dengan rapat fraksi dan komisi, termasuk pembahasan bersama perangkat daerah,” jelas Syahrul, Selasa 4 November 2025.

DPRD menargetkan, pada 13 November mendatang daftar inventaris masalah (DIM) sudah bisa diserahkan kepada Wali Kota Blitar. Selanjutnya, pihak eksekutif dijadwalkan memberikan tanggapan sekitar 19–20 November 2025.

Lebih lanjut, Syahrul menyampaikan, pembahasan lanjutan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan difokuskan pada tanggal 23–25 November, dengan harapan seluruh proses dapat rampung tanpa kendala.

“Kami ingin semuanya berjalan lancar, jangan sampai ada hambatan di tengah jalan, terutama jika terjadi perubahan kebijakan dari pusat, seperti penyesuaian pajak rokok atau pajak kendaraan bermotor yang nilainya masih belum pasti,” ungkapnya.

Menurutnya, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Blitar menjadi kunci dalam memastikan APBD 2026 bisa ditetapkan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Langkah cepat DPRD ini sekaligus menunjukkan keseriusan lembaga legislatif dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan perencanaan yang matang, DPRD berharap APBD 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang berpihak pada kepentingan publik — mulai dari pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, hingga pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

“Ini bukan sekadar soal angka, tapi komitmen bersama untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali pada rakyat,” pungkas Syahrul.