Donny Tokan Sebut Tokoh Eksternal Tak Bantu saat Pemilu, Kader PPP Jateng: Dia Aja gak Nyaleg!

KETIK, GROBOGAN – Kader PPP Jawa Tengah Ning Ais menanggapi pernyataan Ketua DPP PPP Usman M. Tokan atau Donny Tokan yang mempertanyakan tokoh eksternal yang muncul di bursa Ketum jelang Muktamar tidak turut serta berdarah-darah di Pemilu Legislatif 2024 lalu.

"Kok rasanya aneh dan lucu yah Donny Tokan ini, mempertanyakaan kontribusi orang yang belum kader PPP. Sementara dia sendiri yang kader bahkan Pengurus Harian DPP PPP, dia aja ga nyaleg. Sebaiknya introspeksi diri lah sebelum bicara di publik”. jelas Ning Ais dalam keterangan diterima Ketik.co.id. Kamis 29 Mei 2025.

Ning Ais mempertanyakan kontribusi Donny terhadap partai, yang meskipun menduduki jabatan di DPP tetapi tidak terasa untuk masyarakat dan ummat. Menurutnya, saat ini kader PPP di bawah membutuhkan pemimpin yang bisa dirasakan rakyat.

“Sementara kami sebagai caleg DPR RI yang ikut berdarah-darah berjuang demi partai saja menyambut dengan tangan terbuka kepada para tokoh yang ingin bergabung di PPP di posisi apapun. Baik sebagai caketum maupun sebagai pengurus” tandas Ning Ais. 

“Pak Doni Tokan ini kan Pengurus Harian DPP PPP tapi dia tidak nyaleg, dulu kemana dia saat pencalegkan? Kenapa sekarang seakan-akan paling sibuk, paling peduli terhadap partai setelah pemilu selesai?”sambungnya

Ning Ais juga mempertanyakan pernyataan Waketum Rusli Effendi yang selalu bicara mekanisme AD/ART dalam menyikapi munculnya calon eksternal.

Mengingat mekanisme AD/ART itu bisa diubah di forum muktamar maka ia berharap Rusli lebih cerdas dan bijak membaca aturan, serta menyerahkan persoalan itu pada muktamirin, karena itu wewenangnya di Muktamar. 

“Kita semua faham kok terhadap mekanisme AD/ART. Itu bukan Kitab suci. Bisa diubah di forum muktamar. Serahkan saja pada muktamirin," lanjut Nin Ais.

"Jika muktamirin menghendaki perubahan mau apa? Sebaiknya Pak Rusli Effendi tidak usah sok-sok an bicara mekanisme, sementara anda sendiri sering nabrak mekanisme. Seperti halnya memaksakan Muswilub PPP Kepri tanpa melalui Mekanisme AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Persatuan Pembangunan,* tandasnya.(*)