Donasi Masyarakat Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara, Tetap Dermawan Meski Ekonomi Tertekan

KETIK, YOGYAKARTA – Tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat ternyata tidak menyurutkan semangat berbagi. Laporan World Giving Report (WGR) 2026 mencatat rata-rata donasi masyarakat Indonesia mencapai 1,55 persen dari pendapatan, tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Capaian tersebut menunjukkan tingginya budaya filantropi masyarakat Indonesia, bahkan ketika kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih.

Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Program Studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, mengatakan fenomena tersebut menjadi sebuah paradoks. Di satu sisi, masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, tetapi di sisi lain tingkat kedermawanan tetap tinggi.

Menurutnya, perilaku tersebut tidak sepenuhnya dapat dijelaskan menggunakan pendekatan ekonomi semata. Faktor keagamaan masih menjadi penggerak utama masyarakat untuk terus berinfak, bersedekah, maupun menunaikan zakat.

"Sebagai bentuk filantropi keagamaan yang sudah jadi bagian dari budaya maupun kebiasaan sosial masyarakat Indonesia," ujarnya, Rabu, 15 Juli 2026. 

Mudrajad menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam terdapat keyakinan bahwa seseorang tidak akan jatuh miskin karena berinfak atau bersedekah. Nilai-nilai tersebut telah mengakar kuat sehingga tetap mendorong masyarakat berbagi meski kondisi ekonomi sedang tidak mudah.

Selain faktor agama, ia menilai solidaritas sosial juga menjadi alasan kuat di balik tingginya aktivitas filantropi. Ketika ketidakpastian ekonomi meningkat, masyarakat justru terdorong untuk saling membantu sehingga kepedulian sosial ikut menguat.

"Ketika ketidakpastian ekonomi meningkat, solidaritas sosial masyarakat justru semakin menguat," jelasnya.

Mudrajad mencontohkan aksi Jumat Berkah yang dijalankan mahasiswa Indonesia di London dengan membagikan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, kegiatan tersebut menarik perhatian karena menghadirkan kembali nilai kepedulian sosial yang mulai jarang dijumpai di sejumlah negara maju.

Ia juga menilai perkembangan teknologi digital memberikan kontribusi besar terhadap meningkatnya penghimpunan dana filantropi. Berbagai platform digital membuat masyarakat semakin mudah menyalurkan bantuan dengan biaya transaksi yang lebih rendah. Akumulasi donasi dalam jumlah kecil dari jutaan orang akhirnya mampu menghasilkan dana sosial dalam jumlah besar.

"Akumulasi jutaan donasi mikro via digital tadi itu meningkatkan penghimpunan dana filantropis ternyata di Indonesia. Ini harus kita catat sebagai hal menarik dari teknologi digital industri 4.0," katanya.

Selain itu, meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap persoalan kemiskinan, bencana, pendidikan, dan kesehatan juga menjadi pendorong tingginya aktivitas berbagi. Mudrajad menilai persoalan sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Ia menambahkan, praktik ibadah seperti puasa turut membentuk empati sosial karena mengajarkan masyarakat merasakan kehidupan dalam keterbatasan. Pengalaman tersebut kemudian mendorong keinginan membantu kelompok yang membutuhkan.

Menurut Mudrajad, fenomena tingginya donasi di tengah tekanan ekonomi sekaligus memperlihatkan kuatnya modal sosial masyarakat Indonesia. Saat negara maupun mekanisme pasar menghadapi keterbatasan, budaya gotong royong tetap menjadi kekuatan yang menjaga solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Meski demikian, ia mengingatkan tingginya donasi tidak boleh dimaknai sebagai tanda bahwa kondisi ekonomi masyarakat telah sepenuhnya membaik. Justru, besarnya aktivitas filantropi dapat menjadi indikasi meningkatnya kebutuhan bantuan sosial di tingkat akar rumput. Karena itu, pemerintah tetap perlu memperkuat daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang menjadi tulang punggung konsumsi nasional.

Di sisi lain, Mudrajad menilai pengelolaan filantropi juga perlu terus dikembangkan. Bantuan sosial yang bersifat konsumtif tetap penting bagi kelompok rentan, tetapi dalam jangka panjang perlu diarahkan menuju program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat mampu mandiri dan tidak bergantung pada bantuan. (*)