.png){kind=logo}
KETIK, YOGYAKARTA – Kelas menengah dinilai menjadi kelompok yang paling menentukan keberlanjutan perekonomian Indonesia. Namun, di tengah perlambatan ekonomi, kelompok ini justru menghadapi tekanan akibat melemahnya daya beli, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), serta terbatasnya penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Program Studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Sekolah Vokasi UGM, Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, mengatakan kelas menengah memiliki peran strategis karena menjadi penopang konsumsi rumah tangga, penerimaan pajak, sekaligus aktivitas ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian serius agar daya beli kelompok ini tidak terus tergerus.
Menurutnya, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi menjadi langkah penting agar pendapatan riil masyarakat tetap terpelihara. Selain itu, pemerintah juga perlu mempercepat penciptaan lapangan kerja yang berkualitas sehingga masyarakat memiliki kepastian penghasilan di tengah ketidakpastian ekonomi.
Mudrajad menilai perlindungan terhadap kelas menengah tidak cukup hanya melalui bantuan jangka pendek. Kebijakan ekonomi juga harus mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan.
Ia menyoroti fenomena jobless growth yang masih membayangi perekonomian Indonesia. Dalam konsep tersebut, pertumbuhan ekonomi tetap terjadi, tetapi tidak diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja secara proporsional.
"Pertumbuhan ekonomi kita makin tinggi, tetapi pertumbuhan tidak diikuti dengan penciptaan kerja dengan persentase jumlah yang sama," ujarnya, Rabu, 15 Juli 2026.
Di sisi lain, angka PHK meningkat dan semakin banyak pekerja beralih ke sektor informal. Kondisi tersebut dinilai memperlemah kemampuan masyarakat untuk mempertahankan tingkat konsumsi.
Mudrajad juga menilai distribusi hasil pembangunan masih belum merata. Menurutnya, kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi justru menikmati porsi manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menyebut teori trickle-down effect yang selama ini diyakini mampu mengalirkan manfaat pertumbuhan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat belum sepenuhnya terjadi di Indonesia.
"Daya beli melemah itu faktual sesuai data. Yang menikmati kue pembangunan justru kelompok paling kaya. Di Indonesia malah terjadi trickle-up," katanya.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi makro sekaligus memperkuat sektor riil agar mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja berkualitas.
Selain menjaga daya beli, kebijakan pengendalian inflasi juga dinilai penting agar tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga tidak semakin besar. Dengan daya beli yang tetap terjaga, konsumsi masyarakat dapat terus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Meski tekanan ekonomi masih dirasakan, Mudrajad menilai masyarakat Indonesia tetap menunjukkan solidaritas sosial yang tinggi. Laporan World Giving Report 2026 bahkan mencatat rata-rata donasi masyarakat Indonesia mencapai 1,55 persen dari pendapatan, tertinggi di Asia Tenggara. Fenomena tersebut menunjukkan kuatnya budaya berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah yang telah mengakar di masyarakat.
Namun, menurutnya, semangat berbagi tersebut sebaiknya tidak berhenti pada bantuan konsumtif. Filantropi perlu diarahkan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, pembiayaan UMKM, hingga penguatan koperasi dan BUMDes agar masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. (*)
