Disorot Usai Tragedi Brimob Lindas Ojol dan Represif ke Demonstran, Kapolri Janji Polisi Akan Jaga Demokrasi

KETIK, JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia atau Polri kembali berjanji akan berbenah dan menampung aspirasi masyarakat terkait reformasi dan transformasi kepolisian.

Bahkan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berjanji, pihaknya akan tetap berkomitmen menjaga ruang demokrasi di tanah air. Hal itu disampaikan saat mengundang dan menggelar diskusi dengan berbagai elemen koalisi masyarakat sipil di Mabes Polri pada Senin, 29 September 2025. 

"Di satu sisi, tentunya kami minta mendengar langsung perspektif masyarakat sipil terhadap apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar aman dan juga pesan tersampaikan," tutur Listyo seperti dikutip dari Suara.com, jejaring media Ketik. 

Selain disorot karena personelnya membunuh pengemudi ojol Affan Pratama menggunakan kendaraan taktis (rantis) yang dibeli dari uang rakyat, sorotan lain terhadap Polri adalah banyaknya kekerasan yang dilakukan anggotanya terhadap demonstran.

Atas hal itu, Listyo kembali berjanji akan melakukan pembenahan.

"Demikian juga ada beberapa peristiwa yang kemudian kita tindaklanjuti dengan penegakan hukum, karena ada peristiwa kerusuhan. Tentunya ini juga menjadi diskusi nanti selanjutnya dengan beliau beliau," jelas Jenderal Sigit.

Melalui dialog dengan koalisi masyarakat sipil, Listyo mengaku ingin jajarannya bisa menyerap secara langsung aspirasi dan kegelisahan masyarakat, khususnya mengenai stigma represif yang kerap disematkan kepada Korps Bhayangkara ketika berhadapan dengan demonstrasi.

"Kita bersama-sama melaksanakan kegiatan sarasehan dalam rangka melakukan transformasi perbaikan terkait peristiwa peristiwa menyampaikannya pendapat di muka umum. Termasuk pandangan publik terhadap represifitas Polri," papar Listyo. 

Lebih jauh, Sigit menguraikan bahwa Polri akan menggunakan pendekatan yang lebih proporsional dalam menindak pelaku kerusuhan. Tidak semua kasus diperlakukan sama, melainkan akan dikategorikan sesuai tingkat keterlibatan dan kemungkinan penyelesaiannya, termasuk melalui jalur keadilan restoratif.

"Bagaimana mengantisipasi, solusi ke depannya, dan bagaimana kita harus melakukan pemilahan, mana yang bisa diproses, mana yang kemudian kita berikan restorative dan mana yang kemudian ke depan harus kita edukasi baik dari sisi Polri maupun teman-teman yang lain," imbuhnya. (*)