Dilanda Konflik Internal, Adib Zamhari Resmi Mengundurkan Diri dari MPB Blitar

KETIK, BLITAR – Retaknya internal Forum Masyarakat Peduli Blitar (MPB) kini tak lagi menjadi isu tertutup.

Salah satu pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MPB, Capt. H. Adib Zamhari, SE, MM, M.Mar, secara resmi mengundurkan diri dari kepengurusan forum tersebut.

Keputusan itu disampaikan Adib setelah menilai arah gerakan MPB saat ini telah menjauh dari visi dan misi awal pembentukannya sebagai forum sosial kemanusiaan.

“Dengan pertimbangan pribadi dan nurani, saya tidak bisa lagi berada di dalam MPB. Apa yang terjadi dalam hampir enam bulan terakhir menunjukkan bahwa forum ini sudah keluar dari rel awal,” ujar Adib dalam keterangannya, Kamis, 18 Desember 2025.

Adib menjelaskan, sejak awal MPB didirikan sebagai wadah kepedulian sosial yang berorientasi pada kemanusiaan dan perlindungan masyarakat.

Namun dalam praktiknya, ia melihat pergerakan organisasi justru berjalan tanpa etika organisasi serta mekanisme koordinasi yang semestinya.

Salah satu titik krusial yang mendorong keputusannya adalah aksi demonstrasi ke Polres Blitar yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan DPP MPB.

Padahal, persoalan yang dipersoalkan dalam aksi tersebut, menurut Adib, telah selesai secara tuntas.

“Kasus itu sudah clear and clean. Kapolres sudah menyampaikan permintaan maaf, anggota yang bersalah sudah dikenai sanksi, pemerintah daerah terbuka, dan pihak korban sudah menerima. Lalu apa lagi yang mau didemo?” katanya.

Ia menyebut, sebagai organisasi, setiap langkah dan aksi seharusnya melalui proses izin dan koordinasi struktural, baik dengan DPP maupun Dewan Penasihat.

Namun mekanisme tersebut, menurutnya, tidak dijalankan.

“Grup DPP ada, strukturnya jelas. Tapi tidak ada izin, tidak ada koordinasi. Ketua umum bertindak sendiri. Ini bertentangan dengan komitmen awal MPB,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adib menilai MPB saat ini tidak lagi fokus pada kerja-kerja sosial kemanusiaan yang selama ini menjadi ruh organisasi.

“Awalnya MPB ini murni sosial, membantu masyarakat, melindungi warga yang membutuhkan. Sekarang arahnya sudah keluar dari koridor kemanusiaan itu,” ucapnya.

Adib juga mengungkapkan bahwa kegelisahan tersebut tidak hanya ia rasakan seorang diri.

Ia menyebut sejumlah pengurus DPP hingga koordinator kecamatan memiliki pandangan serupa, namun memilih untuk belum bersuara.

“Banyak yang menghubungi saya, menyampaikan ketidaksetujuan dan keinginan untuk mundur. Saya sampaikan, biar saya yang pertama keluar. Setelah ini, kemungkinan besar akan menyusul,” ungkapnya.

Ia turut mengkritik pola kepemimpinan MPB yang dinilainya tidak lagi mencerminkan prinsip organisasi yang sehat.

“Seorang ketua seharusnya mengajak bicara, minta izin, dan berkoordinasi. Bukan berjalan sendiri. Kalau kondisinya sudah seperti ini, silakan saja. Saya memilih keluar,” katanya.

Adib menambahkan, mulai hari ini namanya tidak lagi boleh dikaitkan dengan MPB dalam bentuk apa pun, baik kegiatan maupun kebijakan organisasi ke depan.

“Segala tindakan MPB setelah ini bukan lagi tanggung jawab saya. Nama saya sudah tidak tercatat di dalamnya,” pungkasnya.(*)