KETIK, BATU – Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI Dr. Otok Kuswandaru meninjau layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Among Warga, Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Kamis 25 September 2025.
Dalam kesempatan itu, Dr. Otok Kuswandaru menyampaikan apresiasi atas tata kelola pelayanan publik di Kota Batu yang dinilai semakin baik dan responsif.
Menurutnya, MPP Among Warga telah menghadirkan pelayanan yang tidak hanya fokus pada fasilitas dan sarana prasarana, tetapi juga membuka ruang aspirasi masyarakat.
“Tentu yang membahagiakan kita semua adalah bagaimana tata kelola pelayanan publik terus ditingkatkan, baik fasilitas, hospitality petugas, maupun sarana prasarana,” ujarnya.
Lebih lanjut, Otok menegaskan pentingnya menambah jenis pelayanan yang tersedia di MPP, termasuk mendorong kolaborasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Salah satu layanan yang diusulkan untuk ditambahkan adalah layanan keimigrasian, yang menurutnya akan mendapatkan dukungan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.
"Yang luar biasa di sini (MPP) adalah adanya ruang aspirasi bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan jenis pelayanan yang dibutuhkan," jelasnya.
Otok menekankan bahwa kunci utama pelayanan publik bukanlah luas ruangan, melainkan alur pelayanan yang lancar, ramah, cepat, dan efisien. Deputi menegaskan bahwa seluruh jenis pelayanan publik idealnya terintegrasi di MPP.
“MPP Among Warga ini termasuk salah satu yang terbaik. Yang penting, keinginan kita semua adalah setiap layanan daerah ada di MPP. Jika ada layanan yang belum tersedia, maka datanya direkap, dilaporkan, dan dievaluasi agar segera terakomodasi,” urainya.
Wali Kota Batu, Nurochman, menyampaikan komitmen Pemkot Batu untuk terus memperbaiki kualitas layanan publik. Wali Kota mengatakan bahwa selain memperkuat integrasi layanan perizinan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan DPMPTSP, Pemkot Batu juga siap mendukung hadirnya layanan imigrasi dan pengadilan agama di MPP.
“Kami butuh tempat yang lebih nyaman bagi masyarakat, misalnya area untuk minum (teh & kopi) sambil menunggu antrean," katanya.
Terkait kebutuhan layanan imigrasi maupun pengadilan agama, Pemkot akan mensupport agar bisa segera hadir di MPP Among Warga. Hal ini merupakan bagian dari sinergi, kolaborasi, dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Ia juga menyampaikan bahwa MPP Among Warga dikembangkan tidak hanya sebagai pusat layanan, tetapi juga sebagai ruang interaksi masyarakat.
"Di antaranya dengan penyediaan kanal aspirasi, wadah aduan, hingga kegiatan partisipatif seperti lomba anak-anak maupun inovasi layanan berbasis elektronik, seperti akta cerai elektronik dan sidang keliling," tegas Nurochman. (*)
