Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perum Perhutani, Ini Permintaan Nasim Khan

KETIK, SITUBONDO – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, HM. Nasim Khan berharap adanya Perubahan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Bondowoso menjadi KPH Kabupaten Situbondo.

Hal itu disampaikan wakil rakyat dari Dapil III Jawa Timur (Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi) tersebut, saat rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama Perum Perhutani.

“Situbondo memiliki luasan hutan yang dikelola Perum Perhutani seluas 54,881.34 hektare. Jika dibandingkan dengan Bondowoso, Banyuwangi, Probolinggo dan Lumajang serta Jember, luasan hutan yang dikelola Perum Perhutani secara geografis wilayah hutan di Kabupaten Situbondo lebih luas,” terang Nasim Khan.

Lebih lanjut, pria yang akrab dipanggil Bang Nasim ini mengatakan bahwa dirinya telah menyiapkan draf yang dibuat timnya bersama, Pemkab Situbondo dan LSM yang akan diserahkan kepada Direktur Utama Perum Perhutani.

“Dalam draf tersebut kami meminta kepada Direktur Utama Perum Perhutani agar ada KPH Situbondo sehingga mempunyai administratif sendiri,” jelas Nasim Khan.

Secara logika, kata Nasim Khan, hal ini penting bagi Kabupaten Situbondo, karena selama ini Kabupaten Situbondo hanya ditumpangi. Padahal, pemanfaatan pengelolaan hutan Perum Perhutani sangat menopang peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Situbondo dan lain sebagainya.

Menurut Nasim Khan, Kabupaten Situbondo cukup memenuhi syarat untuk bisa dijadikan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). 

Hal itu berdasarkan luas kawasan hutan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Situbondo, jika dibandingkan dengan luas wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara serta bangunan rumah finas dan kantornya.

“Sehingga terlepas dari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Probolinggo, KPH Bondowoso dan KPH Banyuwangi Utara. Untuk itu, saya berharap perubahan tersebut dapat kiranya ditindaklanjuti dengan penataan batas wilayah dan pengaturan sumber daya manusia atau karyawannya,” pungkas Nasim Khan. (*)