.png){kind=logo}
KETIK, SITUBONDO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 senilai Rp1,356 triliun. Hal ini disampaikan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo, Senin 24 Agustus 2026.
Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Situbondo menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Karena dokumen ini menjadi dasar pembahasan antara Pemkab dan DPRD Situbondo untuk menentukan arah kebijakan anggaran tahun depan.
Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau akrab disapa Mas Rio mengatakan bahwa, proyeksi anggaran 2027 tidak terlepas dari visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Namun demikian, sejumlah sektor akan menjadi perhatian utama, terutama infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
"Proyeksinya tidak jauh beda berdasarkan visi misi kita. Kita juga dapat tambahan anggaran rehab yang relatif besar. Selain pendidikan, persoalan jalan juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada jalan kabupaten, tetapi juga jalan desa yang membutuhkan intervensi pemerintah,” kata Mas Rio di hadapan sejumlah wartawan.
Menurut Mas Rio, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, karena desa saat ini dinilai memiliki keterbatasan anggaran untuk menangani kebutuhan pembangunan infrastrukturnya.
“Karena itu, Pemkab Situbondo membuka ruang untuk membantu, dengan tetap memperhatikan mekanisme pengelolaan dan pelimpahan aset,” tuturnya.
Selain itu, kata Mas Rio, persoalan kesehatan juga menjadi salah satu fokus utama dalam rancangan APBD 2027. Dia menegaskan keinginannya agar seluruh masyarakat Situbondo dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan melalui program BPJS dan layanan berobat gratis.
"Sejak awal saya bilang, ingin masyarakat tanpa terkecuali bisa merasakan program BPJS melalui berobat gratis itu," tegasnya.
Namun demikian, Mas Rio mengakui masih terdapat persoalan serius terkait sinkronisasi data penerima layanan kesehatan.
“Perbedaan data menjadi salah satu kendala yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah. Memang dinamika soal data ini masih sangat-sangat tinggi. Data satu dengan yang lain tidak sinkron, makanya kita lakukan konsolidasi," beber Mas Rio.
Untuk itu, Mas Rio berharap konsolidasi data tersebut dapat memastikan seluruh warga Situbondo mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal. "Harapan saya siapa pun masyarakat, pokoknya dia warga Situbondo dapat menerima pelayanan kesehatan dengan baik," ujarnya.
Kebutuhan anggaran untuk sektor kesehatan, sambung Mas Rio, khususnya pembiayaan BPJS, juga cukup besar. “Pihak BPJS meminta dukungan anggaran sekitar Rp69 miliar untuk tahun berjalan," jelasnya.
Tak hanya itu yang disampaikan Mas Rio, tapi dia juga menyinggung kemungkinan penghematan anggaran apabila pembiayaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Belanja rutin untuk kebutuhan tersebut berada di kisaran Rp550 miliar. Jika ditambah pembiayaan PPPK, angkanya mencapai sekitar Rp770 miliar. Pokoknya, kalau yang rutin itu Rp550 miliar. Kalau sama PPPK itu sekitar Rp770 miliar," kata Mas Rio.
Apabila pemerintah pusat benar-benar mengambil alih pembiayaan tersebut, kata Mas Rio, ruang fiskal Situbondo akan menjadi lebih longgar sehingga dapat diarahkan untuk pembangunan lainnya.
“Persoalan jalan rusak juga menjadi salah satu perhatian utama dalam penyusunan APBD 2027. Karena ada perbedaan data mengenai kondisi jalan di Situbondo,” pungkas Mas Rio. (*)
