Demi Program Prioritas 2027, Pemkot Cilegon Siapkan Skema Baru

KETIK, CILEGON – Bappedalitbang Kota Cilegon tengah mematangkan penyusunan RKPD 2027 dengan berbagai strategi. Termasuk didalamnya menyiapkan skema pembiayaan alternativ di tengah keterbatasan anggaran.

Kepala Bappedalitbang Kota Cilegon Achmad Jubaedi, mengungkapkan bahwa prosespenyusunan RKPD 2027 telah berjalan sejak Januari. Itu melalui konsultasi publik sebagai tahap awal penyusunan dokumen perencanaan.

Kemudian pihaknya juga menggelar Musrenbang di 43 kelurahan dan 8 kecamatan sepanjang Februari hingga awal Maret. Dimana anggenda tersebut merupakan bagian dari proses partisipatif.

“Seluruh tahapan Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan sudah kami selesaikan,” kata Jubaedi ditemui di ruang kerja, Rabu 1 April 2026.

Hasil Musrenbang tersebut, lanjut Jubaedi, diselaraskan melalui forum perangkat daerah yang dilaksanakan pada 10 hingga 14 Maret 2026. Pada forum itu, berbagai usulan masyarakat dipadukan dengan program perangkat daerah serta pokok-pokok pikiran DPRD Kota Cilegon.

“Di forum perangkat daerah itu, kami menyelaraskan usulan dari Musrenbang dengan program perangkat daerah. Termasuk juga memadukan dengan hasil reses Dewan,” terangnya.

Saat ini, pihaknya pun tengah bersiap menggelar Musrenbang tingkat kota yang akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari unsur industry, akademisi, hingga masyarakat.

“Inilah bukti jika penyusunan RKPD 2027 dilakukan dengan pendekatan teknokratis, partisipatif, dan politis. Dimana itu disusun mengacu pada RPJMD,” ujarnya.

Menurut Jubaedi, 2027 merupakan tahun ketiga RPJMD Kota Cilegon dibawa kepemimpinan Robinsar – Fajar Hadi Prabowo. Ini merupakan fase penting dalam realisasi program prioritas.

“Khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar lainnya,” katanya.

Namun demikian, lanjut Jubaedi, ia mengaku bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam merealisasikan seluruh program tersebut. Pasalnya, anggaran daerah harus terlebih dahulu dialokasikan untuk belanja wajib seperti belanja pegawai dan operasional.

“Kami melihat kemampuan keuangan daerah. Setelah belanja wajib dan rutin terpenuhi, baru kami hitung celah fiskal untuk program prioritas,” ujarnya.

Terkait hal ini, pihaknya menyiapkan skema pembiayaan alternatif melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Dimana skema pembiayaan ini akan khusus berlaku untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

“Kami akan berinovasi melalui KPBU untuk menjawab keterbatasan pendanaan. Terutama untuk pembangunan infrastruktur,” terangnya.

Selain itu, Pemkot Cilegon berharap adanya peningkatan pendapatan daerah agar ruang fiskal semakin luas. Sehingga lebih banyak program prioritas dapat diralisasikan di 2027 nanti.

“Melalui berbagai strategi tersebut, kami optimistis penyusunan RKPD 2027 tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Meskipun di tengah keterbatasan anggaran,” tutup Jubaed.(*)