KETIK, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menekankan pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Ia mendorong pelibatan berbagai elemen seperti pakar hukum hingga akademisi.
Pelibatan sejumlah elemen masyarakat dalam penyusunan RUU Penyadapan dinilai penting untuk memperkaya poin-poin yang akan dimasukkan dalam RUU. Tentunya melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Dasco mengatakan bahwa penting bagi Komisi III selaku komisi teknis untuk menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Sehingga masukan-masukan yang diberikan bisa membuat RUU Penyadapan dapat memenuhi kebutuhan.
“Mengenai hal-hal yang akan kemudian dimasukkan dalam RUU penyadapan, itu gunanya RDP-RDP dilakukan oleh komisi teknis dalam hal ini Komisi 3 untuk menyerap aspirasi dari baik masyarakat, pakar hukum, kemudian akademisi,” kata Dasco, Selasa, 17 November 2026.
“Sehingga kemudian pendapat dan masukan itu akan memperkaya apa-apa yang akan dimasukkan dalam RUU penyadapan,” tegas Ketua Harian Partai Gerindra tersebut.
Baca Juga:
Dasco Tanggapi Ramainya Dukungan untuk Jadi Wapres Pengganti GibranDasco menegaskan pimpinan DPR akan selalu berkoordinasi dengan Komisi dan Badan Keahlian DPR RI. Dengan demikian, segala kebutuhan dalam RUU Penyadapan bisa dapat dipenuhi.
“Kami dari pimpinan dan DPR tentunya akan selalu berkoordinasi dengan komisi teknis serta badan keahlian agar RUU tersebut sedapat mungkin dapat memenuhi kebutuhan yang ada,” tandasnya.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI sudah melakukan RDP dengan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Senin, 16 November 2026. Rapat dilakukan untuk mendengar masukan dari Baintelkam terkait RUU Penyadapan yang tengah dibahas di Komisi III.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menegaskan bahwa RUU Penyadapan menjadi perhatian khusus setelah terjadinya dugaan penyadapan ilegal oleh oknum aparat penegak hukum terhadap kepala negara.
Baca Juga:
Angkatan Muda Kieraha Dukung Sufmi Dasco Jadi Wapres Prabowo”Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan,” tegas Habiburokhman.(*)