Dapur SPPG di Tengah Bencana Sumatera: Desain Jenius Gerak Kebangsaan

Program ketahanan pangan nasional sering dianggap sebagai jaring pengaman jangka panjang. Tapi ketika bencana besar mengguncang seperti banjir, longsor, dan kerusakan infrastruktur, desain itu menjadi berantakan.

Di saat seperti itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tampil sebagai alat cepat tanggap yang nyata: membantu memenuhi kebutuhan dasar makan bagi korban yang kehilangan rumah, akses, dan penghasilan langsung dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lokasi yang terdampak.

MBG yang diibangun melalui titik-titik strategis di seantero negri ini hingga November 2025 telah mengoperasikan lebih dari 12.843 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Program ini awalnya dirancang untuk melayani anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dalam keadaan kebencanaan ia menjadi pusat logistik andalan.

Pasca bencana terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebanyak 320 SPPG on duty untuk bencana telah difungsikan sebagai dapur darurat bencana: 105 di Aceh; 149 di Sumut dan 66 Sumbar (Data KaBGB, 5/12/2023).

Kepala BGN Dr. Dadan Hindayana menyatakan SPPG “paling siap” saat bencana, karena di setiap unitnya sudah didesain perangkat yang dibutuhkan dalam kebencanaan: juru masak, peralatan dan sistem logistik terlatih.

Kemampuan dapur MBG untuk menyuplai makanan massal 3000-an porsi per hari membuatnya mampu menjangkau banyak orang dalam waktu singkat.

Menurut laporan terkini, 286 dapur MBG melayani sekitar 600.000 pengungsi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Di Sumut saja, 290.000 paket makanan telah dan terus didistribusikan di sejumlah kabupaten/kota terdampak.

Dua kelebihan penting MBG di saat krisis yaitu keterjangkauan akses dan soal pemanfaat serta mutu makanan. Dapur-dapur ini memudahkan akses masyarakat terdampak karena hadir di banyak titik sehingga mudah menjangkau masyarakat luas dalam waktu singkat sehingga korban tidak perlu membeli atau memasak sendiri dalam kondisi kesulitan akut.

Di sisi lain, setiap titik SPPG telah disiplin dan terlatih menyiapkan pangan disupervisi oleh tenaga terlatih dalam kebersihan dan gizi terstandard, sehingga jelas membantu menjaga kondisi kualitas gizi dan kesehatan mereka.

MBG sebagai Pilar Ketahanan Pangan

Prinsip dasar MBG adalah: ketersediaan (availability), akses (access), pemanfaatan (utilization), dan stabilitas (stability). Ketika bencana terjadi, tiga dari empat pilar ini bisa terancam bahkan kesemuanya bila kelembagaan kita belum siap.

Setidaknya MBG membantu menjaga tiga pilar yang ada dalam soal:

Ketersediaan: dapur-dapur SPPG sudah memiliki stok dan sistem logistik terencana di setiap harinya. Ketika distribusi pangan lokal terhenti, MBG bisa langsung menyuplai, karena sudah well trained dalam stock management.

Akses: Dengan dapur darurat yang dikelola SPPG, korban yang kehilangan penghasilan atau fasilitas memasak tetap dapat makan tanpa biaya. Terkadang mereka punya uang juga tidak bisa dibelanjakan karena rusaknya pasar dan pusat ekonomi lokal.

Pemanfaatan: Persiapan makanan oleh tenaga profesional dengan standar kebersihan membantu mencegah wabah penyakit yang sering muncul setelah bencana. SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) yang diinisiasi KemenKes dan didorong KSP menjadi substantif untuk disegerakan implementasinya.

Stabilitas: Karena MBG dirancang sebagai program nasional jangka panjang, saat bencana pun kelangsungan suplai bisa dijaga dengan menggunakan dapur eksisting. Mengandalkan Pemda dan BNPB membangun dapur-dapur darurat memerlukan waktu dan biaya yang lebih mahal.

Tak dinyana MBG rupanya telah menjadi instrumen ketahanan pangan yang fleksibel: bisa untuk kepentingan pembangunan dalam keadaan normal dan bisa segera dialihkan sebagai bagian instrumen tanggap darurat.

Tantangan dan Penguatan MBG

Keberhasilan MBG di krisis tidak otomatis menjamin tanpa masalah. Untuk tetap efektif, beberapa aspek perlu diperhatikan, misalnya:

Standar kebersihan dan sanitasi harus dijalankan sesegera mungkin. Sistem distribusi makanan massal rentan terhadap kontaminasi jika air bersih dan prosedur tidak dijaga.

Data penerima manfaat perlu akurat. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk disegerakan dirampungkan. Korban bencana sering berpindah secara acak sehingga distribusi harus fleksibel dan responsif pada fakta nyata.

Koordinasi antara pemerintah pusat, pemda, dan relawan sangat penting agar MBG bisa menjangkau lokasi paling terdampak. Desain awal BGN melibatkan Pemda sangat jelas manfaatnya terlihat saat ini. Langkah strategis yang jenius sejak awal.

Ketersediaan bahan makanan pokok dan komoditas, terutama di daerah remote jelas harus dijaga agar dapur MBG bisa terus beroperasi. Artinya MBG men-drive sistem logistik nasional.

Karena krusialnya titik-titik SPPG, para pihak mesti mulai memperhitungkan keberadaan SPPG ini menjadi titik strategis bagian dari logistik pangan andalan.

MBG sebagai Pilar Darurat Ketahanan Pangan

MBG telah menunjukkan peran penting ketika sistem pangan lokal runtuh akibat bencana. Infrastruktur dan jaringan SPPG memungkinkan distribusi makanan bergizi dengan cepat dan efisien.

Fakta 286 dapur aktif dan ratusan ribu porsi yang sudah disalurkan membuktikan bahwa MBG menjaga akses pangan dan kesehatan korban bencana Sumatera.

MBG telah menjadi alat mitigasi bencana dan sekaligus jaring pengaman sosial yang terbukti nyata. Perencanaan jangka panjang, infrastruktur mapan, dan fleksibilitas operasional membuatnya layak menjadi bagian inti dari strategi tanggap bencana nasional.

Ke depan, menjaga mutu, kebersihan, koordinasi, dan kesinambungan distribusi adalah kunci agar MBG tetap efektif bukan hanya sebagai program regular, tetapi sebagai penyelamat pangan dan harapan saat krisis melanda.

*) Muhammad Sirod merupakan Tenaga Ahli BGN sekaligus WasekJen Gizi DPN HKTI

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis

***) Ketentuan pengiriman naskah opini: