KETIK, BANGKALAN
– Sekitar 3.000 warga yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Bangkalan, Kamis, 25 Juni 2026. Mereka datang untuk menyampaikan satu tuntutan utama, yakni agar program MBG tetap dilanjutkan dan tidak dihentikan di tengah proses evaluasi yang saat ini sedang berlangsung.
Massa yang hadir berasal dari berbagai unsur yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem MBG, mulai dari relawan, kelompok tani, pemasok bahan pangan, pelaku UMKM, hingga pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Ketua Satgas SPPG MBG Kabupaten Bangkalan, Bambang Mustika, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang selama ini merasakan langsung manfaat program MBG, baik dari sisi sosial maupun ekonomi.
"Aksi ini berjalan tertib dan damai. Mereka hanya meminta agar aspirasi mereka disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN), supaya program MBG tidak berhenti dan tetap dilanjutkan setelah proses evaluasi selesai," ujar Bambang.
Menurutnya, para relawan dan pelaku yang terlibat dalam program tersebut berharap Pemerintah Kabupaten Bangkalan memberikan dukungan nyata agar MBG tetap berjalan dan terus memberikan manfaat kepada masyarakat.
Namun di balik aksi damai tersebut, tersimpan kegelisahan para pelaku lapangan yang selama ini menjadi tulang punggung pelaksanaan program. Salah satunya disampaikan oleh H. Subaidi, pengusaha pemilik dapur MBG yang mengaku kecewa karena merasa belum mendapatkan perhatian dan ruang komunikasi yang cukup dari pemerintah daerah.
"Kami hanya ingin bersinergi dengan pemerintah daerah. Program ini membantu masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan menggerakkan ekonomi warga. Karena itu kami berharap ada dukungan yang lebih nyata," katanya.
Menurut Subaidi, jika dapur-dapur MBG sampai ditutup, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengelola dapur. Ribuan pekerja, pemasok bahan pangan, petani, hingga pelaku usaha kecil yang selama ini terlibat dalam rantai pasok MBG juga berpotensi kehilangan sumber penghasilan.
Kekhawatiran tersebut semakin terasa di tengah masa libur panjang yang membuat aktivitas dapur berkurang, sementara berbagai kewajiban finansial tetap harus dipenuhi. Sejumlah pemilik dapur diketahui masih menanggung cicilan inventaris dan peralatan operasional yang dibeli untuk mendukung pelaksanaan program.
H. Holifi, salah satu pemilik dapur MBG lainnya, mengaku memahami risiko sebagai seorang pengusaha. Meski demikian, ia berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak berakhir pada penghentian program.
"Sebagai pengusaha tentu kami harus tetap berupaya dan konsisten. Ada sebagian teman-teman pengusaha yang inventaris dapurnya dibeli dengan sistem cicilan dan itu tetap harus dibayar. Yang terpenting bagi kami, program MBG jangan sampai ditutup," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberlangsungan MBG bukan hanya soal nasib pemilik dapur, tetapi juga menyangkut banyak pihak yang menggantungkan harapan pada program tersebut, mulai dari tenaga kerja, pemasok bahan pangan, petani hingga UMKM lokal.
Situasi ini menempatkan para pengelola dapur pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi mereka harus tetap memenuhi kewajiban operasional dan pembayaran angsuran, sementara di sisi lain mereka masih menunggu kepastian hasil evaluasi program dari pemerintah.
Karena itu, para pelaku MBG berharap proses evaluasi dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang telah tercipta. Mereka juga meminta Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengambil peran lebih aktif dalam menjembatani komunikasi dengan pemerintah pusat agar program yang telah menyentuh ribuan warga tersebut dapat terus berlanjut.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S Deyang saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap jalannya program yang menelan anggaran hingga Rp268 Triliun tersebut. Hal ini dilakukan setelah tiga bekas pimpinan BGN terjerat kasus korupsi proyek MBG bersama sejumlah pihak swasta. (*)