KETIK, SIDOARJO – Coblosan Pilkades Sidoarjo Serentak 2026 semakin dekat. Demi menjaga situasi yang kondusif, Bupati Subandi mengingatkan semua cakades untuk mencegah terjadinya perselisihan antarcalon. Baik selama pelaksanaan maupun setelah selesai pemilihan. Jangan sampai terjadi kasus hukum pasca pelaksanaan Pilkades Sidoarjo 2026.
Panitia, tim pemenangan, dan cakades harus mampu menjaga diri dan situasi selalu kondusif. Terutama, bila ada calon petahana (incumbent) dan bukan incumbent. Siapa saja yang terpilih, Bupati Subandi minta tidak terjadi sikap bermusuhan.
”Itu akan menjadi masalah,” tegas mantan Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, tersebut.
Siapa pun yang jadi kepala desa, Bupati Subandi minta bersilaturahmi kepada semua cakades. Baik calon baru maupun calon incumbent yang tidak jadi. Itu penting.
Kalau calon yang jadi tidak mau silaturahmi, Polresta Sidoarjo maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo akan mendapatkan laporan. Jika ada konflik, bakal terjadi masalah hukum. Ada saja kasusnya.
Baca Juga:
Perpukadesi Fasilitasi Calon Pekerja Migran Sidoarjo Berangkat ke Jepang”Kades akan dicari-cari kesalahannya,” tandasnya di hadapan ratusan calon Kades, tim sukses, dan panitia pemilihan.
Bupati Subandi berharap Polresta Sidoarjo dan Kejari Sidoarjo bersama-sama ikut menjaga. Jangan sampai ada kepala desa terjerat kasus hukum akibat terjadinya perselisihan di desa. Begitu pula Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, para camat sebagai pembina, para pejabat lain. Semua ikut menjaga kondusivitas.
Saat ini, lanjut Bupati Subandi, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Semua serbadigital. Semua program bisa dipantau oleh masyarakat. Seorang bupati sampai kepala desa harus bisa mengelola anggaran dengan sebaik-baiknya. Warga desa sudah dapat melihat APBDes, tanpa harus bertanya kepada desa.
”Kalau kita tidak transparan, bisa terjerat masalah,” tambahnya.
Baca Juga:
Dinas Kominfo Sidoarjo Fasilitasi Masyarakat dengan Internet Gratis untuk Layanan Pemerintahan DigitalGaji seorang kepala desa itu Rp 5,5 juta. Bank BPR Delta Artha saja hanya bisa memberikan pinjaman sampai Rp 200 juta. Kalau pilkades habis sampai Rp 500 juta, yang Rp 300 juta cakadesnya pinjam ke mana. Bupati Subandi berpesan jangan sampai berani melakukan money politics. Sudah telanjur mengeluarkan biaya tinggi, ternyata penghasilan tidak sesuai harapan.
”Saya mengajak bagaimana pilkades ini tanpa money politics,” tuturnya.
Sebagai pemimpin daerah, lanjut Bupati Subandi, dirinya telah menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai aturan. Di antaranya, praktik jual-beli jabatan. Semua posisi kepala organisasi pemerintah daerah (OPD) terbuka bagi siapa saja yang punya kemampuan.
Semuanya dipersilakan ikut bersaing. Kesempatan dibuka lebar-lebar. Terutama pejabat yang kinerjanya bagus dan punya empati tinggi serta sat-set akan terpilih.
”Tapi, yang kerjanya lemot tidak bisa kita jadikan,” ujar Bupati Subandi.
Pilkades Sidoarjo Serentak 2026 diikuti oleh 230 calon Kades. Mereka bersaing di 80 desa. Rabu pagi (13 Mei 2026), seluruh calon Kades diundang ke Pendopo Delta Wibawa. Mereka bersama-sama menyatakan ikrar pilkades damai.
”Marilah kita jadikan pilkades sebagai sarana memilih pemimpin terbaik yang mampu menjaga persatuan dan membawa kemajuan,” pungkas Bupati Subandi.
Dalam acara Ikrar Pilkades Damai itu, Forkopimda Sidoarjo juga menandatangani komitmen Deklarasi Damai untuk menjamin pelaksanaan Pilkades Sidoarjo berlangsung jujur, adil, tranparan, dan demokratis.
Di antaranya, Bupati Subandi, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing, Dandim Sidoarjo Letkol Shobirin Setio Utomo, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, serta perwakilan Kejari Sidoarjo dan Pengadilan Negeri Sidoarjo. (*)