Bupati Hasbi Lantik Halson Nainggolan Jadi Sekda Lebak Definitif, Tekankan ASN Harus Berani dan Loyal

KETIK, LEBAK – Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya menegaskan aparatur sipil negara (ASN) harus berani bekerja, loyal, berintegritas, dan tetap berpegang pada aturan.

Pesan itu disampaikan Hasbi saat melantik Halson Nainggolan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Lebak di Pendopo Pemkab Lebak, Senin (14/9/2026).

Hasbi meminta jajaran birokrasi tidak bekerja dalam bayang-bayang ketakutan. Menurutnya, ASN harus memahami tugas dan kewenangan serta berani mengambil langkah sesuai ketentuan demi kepentingan masyarakat.

Ia secara khusus meminta Halson mampu mengawal roda pemerintahan sekaligus menerjemahkan visi dan misi kepala daerah menjadi program kerja yang nyata.

“Jangan sampai ada OPD yang merasa paling penting sendiri. Semua harus bekerja bersama dan saling mendukung,” tegas Hasbi.

Menurut Hasbi, Sekda memiliki posisi strategis dalam memastikan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan efektif. 

Karena itu, Halson tidak hanya dituntut kuat secara administratif, tetapi juga mampu membangun komunikasi dan sinergi antar-OPD.

Hasbi menekankan, kinerja birokrasi tidak boleh berhenti pada urusan administrasi. Setiap kebijakan pemerintah daerah harus bermuara pada pelayanan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Selain itu, kedisiplinan dan profesionalisme ASN menjadi perhatian. Setiap aparatur diminta memahami tugas pokok dan fungsi serta mampu mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan yang dijalankan.

Halson Nainggolan sebelumnya telah menjalankan tugas sebagai Pj Sekda Lebak sejak November 2025. 

Ia juga pernah dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk sebagai Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

Dengan status definitif tersebut, Halson kini menghadapi pekerjaan besar untuk memperkuat koordinasi birokrasi, mengawal program pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, hingga agenda reformasi birokrasi.

Pelantikan ini sekaligus menjadi ujian bagi Pemkab Lebak untuk membuktikan apakah penguatan struktur birokrasi tersebut mampu berujung pada kinerja pemerintahan yang lebih efektif dan pelayanan publik yang lebih responsif. (*)