KETIK, MALANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah menyiapkan kanal (hotline) aduan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan buntut dari temuan item menu MBG yang tidak layak seperti kejadian puding stroberi dan macaroni schotel berbelatung hingga pisang busuk.
Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Ali Muthohirin, mengatakan, bahwa pihaknya telah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi terhadap SPPG di Kota Malang pasca temuan item menu MBG yang tidak layak.
"Di samping itu, kami juga sudah sampaikan ke sekolah-sekolah untuk berani menolak. Apabila ditemukan ada makanan yang tidak layak seperti ada belatungnya atau basi dan lain sebagainya," ungkapnya, Minggu, 8 Maret 2026.
Untuk mempermudah pelaporan, pihaknya akan memperkuat hotline aduan yang terhubung langsung dengan Dispangtan, Dinkes hingga Disdikbud Kota Malang. Bahkan, ia juga mempersilahkan warga atau orang tua murid untuk mengadukan apabila ditemukan item menu MBG tidak layak ke akun media sosialnya.
Baca Juga:
Hemat Energi, Pemkot Malang Kombinasikan Bersepeda dan WFH 30 Persen"Secara pribadi bisa lewat media sosial kami. Baik milik pak Walikota atau saya langsung, sehingga bisa segera ditindaklanjuti," ungkapnya.
"Secara pribadi bisa melalui media sosial kami. Baik milik Pak Wali atau saya langsung sehingga bisa segera kami tindaklanjuti," tegasnya.
Selain menyiapkan hotline aduan, Pemkot Malang juga akan segera membuat Satgas MBG yang berisi beberapa pejabat dinas terkait. Satgas ini akan memonitor langsung kualitas menu MBG termasuk menganalisa kelayakan dan penerapan SOP hingga mengeluarkan rekomendasi evaluasi berdasarkan data lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa Pemkot Malang siap memfasilitasi keluhan masyarakat. Termasuk, mengajak warga untuk tidak takut melapor.
Baca Juga:
BGN Jadikan Menu SPPG Kedungwaru Sebagai Model Selama Dua Hari"Tidak ada lagi alasan takut melapor, karena sudah ada banyak ruang untuk menyampaikan aduan demi kebaikan bersama. Silahkan bisa langsung lewat sekolah ataupun kelompok masyarakat, agar dapat segera ditindaklanjuti dan dilakukan evaluasi bersama," pungkasnya. (*)
