BPKH Bongkar Skema Dana Haji, Gus An'im: Biaya Turun, Dampak Konflik Timur Tengah Ditutup APBN

KETIK, BLITAR – Di tengah riuh dinamika global dan bayang-bayang konflik Timur Tengah, isu biaya haji kembali jadi perhatian. Namun di balik itu, ada mekanisme besar yang bekerja diam-diam menjaga agar beban jamaah tetap ringan.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, An'im Falachuddin Mahrus, membeberkan bagaimana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas biaya haji.

Hal itu disampaikan dalam diseminasi strategi pengelolaan dan pengawasan keuangan haji serta BPIH 1447 H yang digelar di Hotel Santika, Sabtu 18 April 2026, di hadapan puluhan peserta.

Menurutnya, transparansi menjadi kunci utama. Masyarakat, kata dia, tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pengelolaan dana haji.

“Masyarakat harus tahu apa saja yang dikelola oleh BPKH. Ini penting agar ada kepercayaan dan pengawasan bersama,” tegasnya.

Ia menjelaskan, salah satu komponen yang kini berada di bawah pengelolaan BPKH adalah dana sosial atau CSR, yang dulunya dikenal sebagai dana abadi umat di Kementerian Agama.

“Sekarang pengelolaannya sudah di BPKH, termasuk dana sosial yang dulu dikelola Kementerian Agama,” ujarnya.

Lebih jauh, Gus An’im mengungkap fakta menarik soal biaya haji yang kini terasa lebih ringan dibandingkan masa lalu.

“Dulu jamaah bisa membayar sekitar Rp90 juta. Sekarang cukup Rp60 juta, sisanya disubsidi melalui pengelolaan dana oleh BPKH,” ungkapnya.

Namun tantangan tidak berhenti di sana. Konflik di kawasan Timur Tengah ikut mengguncang biaya operasional, terutama pada sektor avtur yang melonjak tajam.

“Kenaikan avtur ini dampak langsung dari konflik. Tapi pemerintah mengambil langkah strategis dengan menutup selisihnya lewat APBN,” jelasnya.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut menjadi tameng agar jamaah tidak terbebani biaya tambahan.

“Tidak dibebankan ke jamaah, tidak juga ke BPKH. Ini murni intervensi pemerintah,” tambahnya.

Meski ada tekanan global, kuota jamaah disebut tetap aman. “Kuota tidak terlalu terdampak. Yang terasa hanya di sisi biaya avtur,” katanya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas BPKH, Yogashwara Vidyan, memastikan bahwa aspek keamanan juga menjadi perhatian serius, terutama terkait jalur penerbangan.

“Beberapa rute yang sebelumnya transit, sekarang diupayakan langsung. Ini karena ada bandara yang terdampak serangan drone,” ungkapnya.

Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk memastikan perjalanan ibadah tetap aman dan nyaman.

“Kami terus berkoordinasi agar jamaah berada dalam zona aman selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah,” tandasnya.

Di tengah ketidakpastian global, skema pengelolaan dana haji dan intervensi pemerintah menjadi penyangga penting agar niat suci ke Tanah Haram tidak berubah menjadi beban yang memberatkan.(*)