BPBD Jatim Luncurkan ULD-PB untuk Disabilitas Tanggap Bencana

KETIK, SURABAYA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur meluncurkan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) untuk kalangan disabilitas. Hal ini dilakukan agar para disabilitas mendapatkan pelatihan bagaimana menyelamatkan diri jika terjadi bencana.

"Jadi pelatihan agar penyandang disabilitas mendapatkan perhatian, karena tidak hanya masyarakat normal namun penyandang disabilitas juga harus mendapatkan pelatihan jika terjadi bencana," beber Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov Jatim, Benny Sampirwanto, Selasa (25/6/2024).

Benny berharap, unit ini akan memberikan literasi, pendidikan dan sebagainya kepada penyandang disabilitas, jika terjadi bencana. Sebagaimana pengarusutamaan gender, sehingga ada kesetaraan terhadap penyandang disabilitas ini.

Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto menyampaikan terima kasih atas dukungan Siap Siaga, yang merupakan partnership Pemerintah Australia dengan Indonesia, sehingga terwujud ULD-PB Jatim ini.

"Langkah selanjutnya, ita tahu potensi ancaman bencana di Jawa Timur itu ada 14 ancaman. Dari 14 ancaman tersebut, yang akan terdampak, bukan hanya kita masyarakat normal, tapi termasuk teman teman difabel," katanya.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, lanjut Gatot, kelompok penyandang disabilitas ini harus difasilitasi dengan memberikan pelatanan berupa pelatihan, fasilitas, dan lain sebagainya.

"Inilah tugas dari ULD kedepannya. Teman teman difabel diberikan pelatihan untuk penanganan bencana, sosialisasi pencegahan bencana juga," tambahnya.

Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Jatim, Saiful Anam menyambut baik pembentukan ULD-PB Pemprov Jatim ini. Selama ini, kelompok disabilitas belum dilibatkan dalam proses penanggulangan bencana.

"Penyandang disabilitas banyak yang terabaikan atau tertinggal ketika terjadi bencana. Nah ini kawan kawan dari penyandang disabilitas, terlibat dalam pembentukan ULD," tuturnya.

Ia berharap ke depan, penanggulangan bencana ini harus melibatkan disabilitas. Jadi harus terbangun paradigma baru, bahwa penyandang disabilitas bukan objek penanggulangan bencana, tetapi subjek, dalam penanggulangan bencana.

"Sehingga dilibatkan secara aktif, dan ini sesuai dengan amanah undang undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," katanya. (*)