Bappeda Halsel di Bawah Fadli: Sunyi, Ringkih Data, dan Gagap Zonasi

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Halmahera Selatan belakangan menjadi lembaga yang paling sunyi dalam hiruk-pikuk administrasi publik setempat. 

Di tangan Fadli Hi. Kadir, kantor yang seharusnya menjadi dapur besar perencanaan pembangunan itu berubah seperti ruang kedap suara. Rapat, rapat, dan rapat tapi tanpa gema ke publik.

Yang paling mencolok adalah cara lembaga ini membentengi diri dari sorotan. “Pak Fadli tidak bersedia diwawancarai,” keluh seorang wartawan yang meminta namanya tak ditulis.

Ia bukan satu-satunya. Beberapa pewarta lain pun mengaku permintaan konfirmasi mereka berkali-kali ditolak. Bappeda seperti sedang berlomba menjadi instansi paling minim jejak di ruang publik dan sayangnya, mereka menang telak.

Dalam perspektif administrasi publik, gaya kepemimpinan seperti ini membuat prinsip keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan kedodoran. 

Minimnya publikasi menciptakan ketimpangan informasi yang membuat publik seperti menebak-nebak masa depan daerahnya sendiri. Jika pembangunan adalah perjalanan, maka publik kini berjalan dalam kabut yang diproduksi oleh Bappeda sendiri.

Ironisnya, di saat Bappeda makin sunyi, tuntutan terhadap akurasi data justru menguat. Kinerja Kepala Bappeda Halsel, Fadli Hi. Kadir, pun wajar jika mulai dipertanyakan. Menjabat hampir dari setahun sejak November 2024, Fadli dianggap belum mampu memberi gambaran data yang memadai terkait program unggulan Bupati dan Wakil Bupati, Hasan Ali Bassam Kasuba–Helmi Umar Muchsin, perihal pembangunan berbasis sistem zonasi.

“Kami sangat setuju program pak bupati tentang pembangunan berbasis zonasi, tapi Bappeda harus menyajikan data yang jelas dan akurat,” ujar anggota DPRD Fraksi Golkar, Sagaf Hi. Taha, ketika menyampaikan interupsi dalam sidang paripurna APBD 2026, Sabtu 29 November 2025 malam.

Sagaf menegaskan bahwa pembangunan berbasis zonasi bukan sekadar menebar proyek serampangan. Zonasi menuntut presisi, tahu apa yang dibutuhkan tiap kecamatan, tiap wilayah, tiap kantong persoalan masyarakat. 

Namun DPRD justru tidak kunjung mendapatkan data spesifik itu. Bappeda seperti sibuk menyusun peta, tapi lupa membawa kompasnya.

“Bappeda harus menyiapkan basis data yang jelas terhadap konsep pembangunan berbasis zonasi, baik itu data demografi, data spasial maupun data sektoral, karena pembangunan sistem zonasi bukan bicara soal membangun jalan dan jembatan, tapi berbicara tentang multi sektor,” cetus Sagaf.

Parlemen seperti berteriak dari ruang sidang, sementara Bappeda tampak tetap bergeming di balik pintu kantor yang jarang terbuka. Padahal, menurut Sagaf, data multi sektor adalah nadi dari kebijakan berbasis zonasi. Tanpanya, OPD hanya akan berjalan sendiri-sendiri, seperti kereta tanpa rel, membangun tanpa arah dan tanpa bahasa yang sama.

“Jika data tidak disajikan secara jelas dan akurat, maka visi besar pak bupati, tidak mampu diterjemahkan oleh OPD. Ini akibatnya tidak ada panduan data yang jelas yang disiapkan oleh Bappeda,” pungkasnya