Wabup Helmi: Belanja Seremonial Halmahera Selatan Dirampingkan

21 November 2026 06:15 21 Nov 2026 06:15

Thumbnail Wabup Helmi: Belanja Seremonial Halmahera Selatan Dirampingkan

Wabup Helmi Umar Muchsin menyampaikan tanggapan pemerintah daerah Halsel dalam rapat Paripurna DPRD ke 38 (Foto: Mursal/Ketik.com)

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Wakil Bupati (Wabup) Halmahera Selatan Helmi Umar Muchsin menyampaikan jawaban dan tanggapan Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna ke-38 Masa Persidangan III Tahun 2026, Jumat (20/11/2026). Rapat tersebut berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Halmahera Selatan.

Salah satu pandangan fraksi yang ditanggapi dalam rapat itu ialah pemandangan umum Fraksi APSI (Amanat Persatuan Solidaritas Indonesia). Helmi menyatakan pemerintah daerah sejalan dengan dorongan agar belanja yang kurang produktif ditekan.

Rasionalisasi, kata dia, telah dilakukan terhadap anggaran perjalanan dinas, rapat di luar kantor, bimbingan teknis, sosialisasi, serta kegiatan seremonial.

“Belanja yang kurang produktif dialihkan ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Helmi dalam penyampaian jawaban pemerintah daerah.

Pendidikan dan kesehatan menjadi sektor yang diprioritaskan. Di bidang pendidikan, anggaran diarahkan untuk mendukung pembelajaran digital, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, serta mendorong pemerataan tenaga pendidik.

Untuk layanan kesehatan, pemerintah daerah menekankan ketersediaan obat-obatan esensial dan bahan medis habis pakai di seluruh puskesmas. Penguatan rujukan pasien dari wilayah kepulauan menuju rumah sakit juga menjadi perhatian, dengan dukungan operasional dan skema jaminan pembiayaan kesehatan daerah.

Pemkab turut memprioritaskan pemenuhan dokter spesialis dan tenaga kesehatan penunjang, pemeliharaan alat kesehatan utama, serta kelayakan fasilitas di RSUD kabupaten. Standar keselamatan dan kenyamanan pasien juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah.

Di sektor pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan kawasan permukiman, alokasi anggaran disusun berdasarkan prioritas keterhubungan antarwilayah, akses ke sentra produksi dan layanan dasar, serta penguatan infrastruktur air bersih dan sanitasi.

Helmi juga menyampaikan bahwa prioritas pembangunan Zona 3 pada 2027 diterjemahkan ke dalam program strategis lintas organisasi perangkat daerah. Program tersebut meliputi pembangunan konektivitas, penguatan sarana produksi perikanan dan pertanian, pengembangan potensi unggulan kawasan, serta peningkatan fasilitas pelayanan dasar.

Menurutnya, pelaksanaan prioritas itu tetap harus memperhatikan pemenuhan layanan dasar yang berkeadilan bagi masyarakat di Zona 1 dan Zona 2.

Pemerintah daerah berharap berbagai catatan dan pertanyaan fraksi dapat dijelaskan lebih komprehensif pada pembahasan berikutnya. Helmi juga berharap pembahasan berjalan lancar hingga Ranperda APBD 2027 mendapat persetujuan.

Tombol Google News

Tags:

Rapbd Halsel 2027 Helmi Umar Muchsin Fraksi Apsi Belanja daerah Layanan Dasar Halmahera Selatan DPRD Halsel Maluku Utara