Banyak Warga Pulang Tangan Kosong, Distribusi Beras Premium di Aceh Singkil Tak Maksimal

KETIK, ACEH SINGKIL – Program pasar murah beras premium bersubsidi yang digelar Pemerintah Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Singkil menuai keluhan dari masyarakat. Banyak warga yang pulang dengan tangan kosong meski sudah mengantre sejak pagi di lokasi penyaluran.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan laju inflasi dan mengatasi kelangkaan pangan, khususnya beras, di berbagai wilayah. Di Aceh Singkil, kegiatan dilaksanakan di dua kecamatan, yakni Singkil dan Gunung Meriah.

“Untuk wilayah Aceh Singkil disalurkan di dua kecamatan, masing-masing sebanyak 980 sak atau setara dengan 4.900 kilogram beras premium,” jelas Joni Azhari, petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Aceh, saat dikonfirmasi di lokasi penyaluran di Pekan Lama, Desa Pasar, Rabu, 30 Juli 2025.

Secara keseluruhan, distribusi di Aceh Singkil mencapai 1.960 sak atau sekitar 9.800 kilogram beras. Setiap sak berisi 5 kilogram dan dijual dengan harga subsidi Rp6.000 per kilogram. Program ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) murni tahun 2025 dan serentak dilaksanakan di 23 kabupaten/kota di Aceh.

Namun, antusiasme warga yang tinggi tidak diimbangi dengan sistem distribusi yang tertib. Banyak warga mengaku kecewa karena tidak mendapatkan bagian akibat stok habis lebih cepat dari perkiraan.

“Seharusnya ada sistem kupon dari awal. Tadi ada yang beli dobel karena datang lebih dulu, sementara kami yang datang sedikit terlambat tidak kebagian,” ujar Iswan, salah seorang warga.

Ia menyayangkan kurangnya manajemen distribusi yang menyebabkan kekisruhan di lapangan. Tanpa sistem pengendali seperti kupon, menurutnya, pembagian beras menjadi tidak adil dan rawan berebut.

Selain itu, jadwal pendistribusian juga dianggap molor. Warga menyebut pembagian baru dimulai sekitar pukul 12.00 WIB, jauh dari waktu yang dijanjikan.

Program pasar murah ini sejatinya disambut baik masyarakat, namun pelaksanaannya yang kurang tertib justru menimbulkan kekecewaan. Pemerintah daerah diharapkan memperbaiki mekanisme penyaluran agar manfaat program dapat dirasakan lebih merata. (*)