Wali Kota Nurochman Dorong ASN Optimalkan Realisasi APBD untuk Pelayanan Publik

KETIK, BATU – Wali Kota Batu, Nurochman meminta seluruh ASN untuk bekerja bersama dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan guna mengejar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Wali Kota yang akrab disapa Cak Nur itu mengungkapkan bahwa hingga saat ini realisasi belanja masih berada di angka 19,12 persen. Realisasi pendapatan daerah mencapai 31,90 persen.

"Saya mengajak kepada seluruh SKPD agar segera mengoptimalkan dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan," ujarnya, Selasa 20 Mei 2025.

Lebih lanjut, Cak Nur menegaskan bahwa percepatan realisasi belanja bukan semata-mata soal target serapan anggaran. Tetapi demi memastikan masyarakat dapat segera merasakan manfaat dari berbagai program pembangunan, layanan publik, dan kegiatan pemberdayaan yang telah direncanakan.

Mengingat saat ini sudah memasuki akhir bulan Mei, Cak Nur menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan agar tidak terjadi keterlambatan yang dapat berdampak pada pelayanan publik.

"Jangan menunda lagi, karena sudah bulan Mei. Kita harus pastikan APBD kita berjalan efektif dan tepat waktu," tegasnya.

Politisi PKB itu mengharapkan seluruh perangkat daerah dapat segera menindaklanjuti dan memastikan bahwa program-program prioritas pemerintah Kota Batu dapat berjalan optimal. Hal itu demi kesejahteraan seluruh warga.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas berbagai masukan dan kritik yang diberikan masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan," ujarnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu Eny Rachyuningsih menyebutkan ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Batu mencatatkan kinerja terbaik dalam serapan anggaran hingga awal Mei 2025.

Tiga OPD tersebut, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

"Rata rata serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Batu masih berada di sekitar 19,45 persen hingga Mei 2025," urainya.

Eny menyebutkan, Dinas Komunikasi dan Informatika menempati posisi tertinggi dengan realisasi sebesar Rp6.238.928.416 dari total anggaran Rp20.626.152.143, atau setara dengan 30,25 persen.

Untuk serapan tertinggi kedua yakni Bagian Hukum Sekretariat Daerah, yang telah merealisasikan Rp 315.538.820 dari anggaran Rp 1.056.437.513, atau sekitar 29,87 persen.

"Kemudian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dengan serapan anggaran mencapai Rp 3.332.659.284 dari alokasi Rp 11.349.637.910 atau sebesar 29,36 persen," jelasnya.

Selain itu, Eny menguraikan ada tiga OPD dengan tingkat serapan rendah. Yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan realisasi Rp2.797.149.304 dari total anggaran Rp /55.719.167.856, atau hanya 5,02 persen.

Kemudian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang baru menyerap Rp69.310.777 dari anggaran Rp1.207.231.740, atau 5,74 persen. 

"Selanjutnya, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan serapan Rp55.675.699 dari total pagu Rp962.357.150, atau setara 5,79 persen," jelasnya.(*)