Raih Penghargaan TP2DD, Wali Kota Nurochman Tegaskan Akselerasi Digital

KETIK, BATU – Pemkot Batu meraih Penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Mota dengan Sinergitas Pemungutan Opsen Pajak Terbaik Tahun 2025.

Penghargaan itu diterima Wali Kota Batu, Nurochman saat menghadiri High Level Meeting TPID, TP2DD, dan TP2ED Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya, Selasa, 25 November 2025.

High Level Meeting tersebut merupakan forum strategis yang membahas ketahanan pangan, stabilitas harga, dan percepatan digitalisasi ekonomi daerah.

Kegiatan itu dirangkai dengan Kick Off TP2DD Jawa Timur oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya percepatan digitalisasi sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Gubernur meminta setiap pemerintah daerah memperluas implementasi QRIS, mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah daerah, serta memperkuat ekosistem layanan digital agar kinerja fiskal semakin efisien dan kredibel.

"Penghargaan yang diterima Kota Batu menjadi bukti bahwa transformasi digital berjalan ke arah yang tepat," kata Wali Kota Batu Nurochman.

Dalam aspek pengendalian inflasi, Politisi PKB itu memastikan bahwa Pemerintah Kota Batu terus memperkuat pemantauan harga komoditas, meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah, serta menyiapkan langkah intervensi pasar yang responsif agar stabilitas harga tetap terjaga.

"Elektronifikasi transaksi di seluruh OPD menjadi pijakan untuk memperkuat transparansi keuangan daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat.

Pemerintah Kota Batu menyambut positif komitmen Provinsi Jawa Timur dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ekosistem digital. Sinergi dengan Bank Indonesia, BPS, dan pemerintah daerah se-Jawa Timur akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi daerah menghadapi dinamika perekonomian global.

"Transformasi digital Kota Batu juga diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui sistem pemungutan yang lebih efisien, minim kebocoran, serta mampu mempercepat pelayanan publik," pungkas Nurochman.(*)