ASN WFH Tiap Jumat, Pemkot Batu Jamin Pelayanan Publik Tetap Berjalan Normal

KETIK, BATU – Penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat mulai April 2026 turut direspons Pemerintah Kota Batu.

Pemkot Batu memastikan kebijakan tersebut tetap berjalan seiring dengan pelayanan publik yang optimal.

Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dengan melakukan penyesuaian sistem kerja di tingkat daerah.

“Kami menghormati kebijakan tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan penyesuaian sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya, Rabu, 1 April 2026.

Heli memastikan penerapan WFH tidak akan mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Seluruh layanan publik, tambahnya, tetap berjalan seperti biasa, terutama bagi unit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“WFH bukan berarti pelayanan diliburkan. Layanan publik tetap berjalan. Unit seperti puskesmas, Disdukcapil, hingga layanan darurat akan tetap beroperasi secara optimal dengan pengaturan jadwal yang ketat,” jelas Mas Heli, sapaan akrabnya.

Untuk mendukung efektivitas kerja, Pemerintah Kota Batu juga akan memaksimalkan sistem digital dalam birokrasi. Hal ini dilakukan agar kinerja ASN tidak bergantung pada kehadiran fisik di kantor.

“Kami sudah memiliki sistem administrasi berbasis digital. Kebijakan ini menjadi tantangan bagi ASN untuk tetap produktif dan responsif meski bekerja dari jarak jauh,” imbuhnya.

Selain itu, Pemkot Batu akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi ini bertujuan memastikan tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Jika terdapat keluhan atau penurunan layanan, kami akan segera melakukan penyesuaian. Prinsip kami, kebijakan pusat dijalankan, tetapi pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berkurang,” tegasnya.

Mas Heli menambahkan bahwa karakter Kota Batu sebagai daerah jasa dan pariwisata yang aktivitasnya meningkat pada akhir pekan menjadi perhatian khusus. Oleh karena itu, kesiapsiagaan petugas lapangan seperti Dinas Perhubungan dan Satpol PP tetap diutamakan.

“Yang menjadi tolok ukur adalah hasil kerja, bukan sekadar kehadiran fisik di kantor,” pungkasnya.