KETIK, BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan Pemkab Bandung memiliki kepedulian khusus terhadap kelompok rentan, termasuk para penyandang disabilitas atau difabel.
Kepedulian tersebut tercermin dari dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan, Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas.
"Dari dulu saya memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Komitmen tersebut diwujudkan dalam berbagai program yang digulirkan Pemkab Bandung, bukan hanya sekedap seremonial," ujar Bupati Bandung dalam sambutannya.
Hal tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Kang DS itu pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional tingkat Kabupaten Bandung tahun 2025 di Gedung Moh Toha, Komplek Pemkab Bandung, Rabu (10/12/2025).
Baca Juga:
Bupati Bandung: Tidak Perlu Kirim Karangan Bunga, Cukup Upacara dan Sidang ParipurnaBentuk keberpihakan Pemkab Bandung, lanjut Kang DS, terihat jelas dalam Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan, Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas.
Perda ini menjadi landasan hukum dan moral bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kehidupan yang bermartabat.
Melalui kebijakan ini, kata Kang DS, Pemkab Bandung terus memperluas akses layanan ramah disabilitas di berbagai sektor, mendorong pembangunan inklusif, serta memberikan ruang seluas-luasnya bagi para penyandang disabilitas untuk menunjukkan potensi, bakat, dan karya terbaik mereka.
"Karena kita yakin, disabilitas bukan batasan. Dissabilitas adalah keberagaman yang harus dihormati dan diberi ruang. Tadi saya melihat langsung anak disabilitas bisa memainkan alat musik yang belum tentu bisa dimainkan orang biasa. Saya sangat terenyuh," tutur Kang DS.
Baca Juga:
Bupati Bandung Bakal Bangun 15 Jembatan Baru di Atas Sungai CisunggalahIa menegaskan pihaknya ingin memastikan Kabupaten Bandung menjadi tempat yang nyaman bagi semua, di mana setiap orang dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan setara.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Bandung juga mengajak seluruh perangkat daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat komitmen tersebut.
"Mari kita hadir bukan hanya dengan empati, tetapi juga dengan aksi yang nyata. Saya minta Dinsos terys mengawal program-program untuk penyandang disabilitas, bukan hanya kegiatan seremonial," jelasnya.
Selain itu, Kang DS menyampaikan harapannya agar penyandang disabilitas memperoleh hak, penghormatan, dan akomodasi yang layak melalui kebijakan pemerintah maupun fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.
"Peringatan Hari Disabilitas Internasional ini menjadi langkah penting untuk memperluas kesadaran publik, memperkuat kolaborasi, serta membuka lebih banyak peluang bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Bandung, Emma Dety Permanawaty menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak terutama Sentra Abiyoso Kemensos atas bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, alat bantu disabilitas, bantuan kewirausahaan hingga kaki palsu bagi para penyandang disabilitas.
Menurutnya, K3S berkomitmen mendukung Pemkab Bandung untuk mewujudkan Kabupaten Bandung sebagai daerah yang inklusif dan ramah disabilitas. Dalam mewujudkan daerah ramah disabilitas, kata Emma, yang diperlukan bukan hanya regulasi dan fasilitas, tetapi juga perubahan sikap dan cara pandang.
"Kami juga ingin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial. Kami berharap pemerintah dalam setiap pembangunan fisik maupun pelayanan publik harus memperhatikan aksesibilitas," jelas Emma.
Emma menambahkan pihaknya berkomitmen untuk menghadirkan berbagai inovasi program seperti akses pendampingan, pelatihan keterampilan, peningkatan aksesibilitas, penyediaan fasilitas ramah disabilitas, hingga ruang aktualisasi diri bagi para penyandang disabilitas.
"Kemajuan daerah tidak hanya diukur dari infrastruktur atau teknologinya saja, tetapi sejauh mana mampu merangkul seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Inklusivitas bukan lagi pilihan, tetapi keharusan bagi kita semua," tutur Emma. (*)
