Pemkab Bandung Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Pemda untuk Cegah Kerugian Negara

KETIK, BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna berharap Badan Pertanahan Nasional bisa membantu Pemkab Bandung dalam percepatan sertifikasi aset pemda yang baru tersertifikasi 655 bidang dari total 2.200 bidang tanah.

Hal itu diungkapkannya saat Koordinasi Sinergitas antara Pemkab Bandung dengan Kanwil BPN Jawa Barat terkait Pertanahan, yang digelar di Aula Kantor BPN Jabar, Selasa 3 Maret 2026.

"Kami mohon dibantu oleh BPN karena aset pemerintah daerah belum 100 persen tersertifikat. Dari total 2.200 bidang baru tersertifikasi 655 bidang, sehingga masih tersisa 1.545 bidang," kata Bupati.

Apalagi untuk saat ini, terkait aset pemda menjadi salah satu indikator peniaian MCP (Monitoring Center for Prevention) oleh KPK RI. MCP ini merupakan program pemantauan tata kelola pemerintahan daerah oleh KPK, yang salah satu fokus utamanya adalah penertiban, sertifikasi, dan optimalisasi aset tanah Pemda untuk mencegah korupsi dan kerugian negara. 

"Sebab sertifikasi aset pemda ini menjadi salah satu penilaian MCP oleh KPK yang mendorong Pemda mengamankan aset fisik, serta menargetkan seluruh tanah Pemda bersertifikat," jelas Kang DS.

Selain itu, terkait status tanah dari rumah tidak layak huni juga menjadi permasalah terutama tanah Hak Guna Usaha (HGU). Kang DS menyebut dari total 157 ribu unit rutilahu, 80 ribu di antaranya status milik pribadi, lebih dari 70 ribu lainnya bervariasi ada yang berdiri di atas tanah carik desa, tanah yang dikelola PT Perkebunan dan perhutanan.

"Nah, yang rutilahu di atas lahan PT Perkebunan Nusantara VIII ini, setelah didata ternyata di Kabupaten Bandung ada 122 pengguna sertifikat HGU yang mayoritas sudah habis masa HGU-nya sejak  2022," ungkap Kang DS.

Menurutnya, baru 8 orang yang sudah memperpanjang HGU-nya, sehingga masih 114 orang belum memperpanjang. Kang DS juga mempertanyakan tentang fasilitasi konflik lahan agraria dengan tanah yang terlantar untuk bisa disertifikasi.

"Kalau bisa dibantu juga permasalahan tanah rutilahu berstatus HGU ini, saya akan mendukung karena ending-nya persoalan HGU ini kan di Kanwil BPN. Sebab kita tahu Presiden kita ingin menyelesaikan permasalah rutilahu dan perumahan rakyat," kata dia.

Sementara Sekda Kabupaten Bandung Cakra Amiyana menambahkan, upaya Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bandung sebenarnya sudah cukup masif dalam hal sertifikasi tanah. Hanya saja, kata sekda, untuk persoalan aset milik pemda, harus ada modifikasi sistem atau inovasi untuk mendapatkan solusi kendalanya.

"Sebab banyak tanah aset pemda yang terbukti ada di pencatatan Kartu Inventaris Barang (KIB) tanah, tapi ketika diverifikasi lapangan sudah tidak ada saksi hidup yang bisa menunjukkan lokasi dan batasan luas tanahnya," ungkap Amiyana.

Menanggapi beberapa permasalahan tanah di Kabupaten Bandung ini, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar menyatakan pihaknya tengah menginventarisir berbagai permasalah tanah di daerah untuk bisa dicarikan solusinya.

"Insya Allah, dengan sinergi yang baik antara BPN dengan pemda, permasalahan tanah yang ada akan kita upayakan untuk dicari solusinya," ujar Ginanjar. (*)