KETIK, ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dan para kepala daerah serta ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara menandatangani komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Komitmen tersebut mencakup pembenahan perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebagai bagian dari langkah pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Penandatanganan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis, 17 September 2026. Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, Pimpinan KPK Johanis Tanak, perwakilan BPKP RI Setya Nugraha, serta perwakilan LKPP turut menyaksikan kegiatan tersebut.
Agenda itu merupakan rangkaian Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution memimpin pembacaan komitmen bersama yang kemudian diikuti seluruh kepala daerah dan ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Setelah pembacaan komitmen, para kepala daerah dan ketua DPRD menandatangani dokumen kesepakatan tersebut. Penandatanganan menjadi bentuk komitmen bersama untuk membenahi tata kelola pemerintahan secara nyata dan berkelanjutan.
Bobby Nasution bersama Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus menjadi pihak pertama yang menandatangani dokumen tersebut. Selanjutnya, penandatanganan dilakukan para kepala daerah dan ketua DPRD kabupaten/kota, termasuk Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin.
Dalam sambutannya, Bobby mengatakan pertemuan yang digagas Kementerian Dalam Negeri bersama KPK itu menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pencegahan korupsi. Forum tersebut juga menjadi ruang untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Bobby menyebut hampir seluruh kepala daerah di Sumatera Utara menghadiri pertemuan tersebut. Menurut dia, kehadiran para kepala daerah menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menerima pembekalan sekaligus mengevaluasi tata kelola pemerintahan di wilayah masing-masing.
Dia berharap upaya pencegahan dan penanganan korupsi di Sumatera Utara dilakukan secara menyeluruh. Menurut Bobby, banyak pihak terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga setiap unsur memiliki keterkaitan dalam membangun tata kelola yang baik.
"Kami berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komprehensif karena Sumut dan juga daerah lainnya itu terdiri dari banyak stakeholder dan itu tentu terkait satu sama lain,” kata Bobby Nasution. (*)
