Wamen Pertanian Tegaskan Indonesia Harus Swasembada Pangan

KETIK, JEMBER – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk serius mewujudkan swasembada pangan. Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor untuk sejumlah komoditas pangan, termasuk gula konsumsi.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat menggelar kunjungan kerja ke Jember, Jawa Timur, selama dua hari, 10-11 Juli 2025.

“Tidak boleh impor gas, tidak boleh impor jagung, gula konsumsi, dan garam konsumsi,” ujar Sudaryono saat berbincang dengan para pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember serta sejumlah petani tebu dan kopi di Aula Arum Sabil City Forest, Kamis, 10 Juli 2025 malam.

Mantan staf pribadi Prabowo Subianto ini menegaskan, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi petani untuk menyuarakan aspirasi. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah lama memperjuangkan kepentingan petani, bahkan sebelum menjadi kepala negara.

“Aspirasi itu paling cepat kalau yang membawa jadi pemimpin. Tidak perlu lagi teriak-teriak, karena yang memimpinlah yang tahu aspirasi,” tegasnya.

"Prabowo menjabat sebagai ketua HKTI 10 tahun, selalu ingatkan untuk tidak boleh import beras, gula, dan sering bengok-bengok (teriak ungkapkan aspirasi). Karena itulah namanya keputusan politik. Karena aspirasi yang dibawa tidak pernah didengar. Sehingga lewat aspirasi, (kini) dijadikan pemimpin," tutur pria yang baru saja didaulat sebagai Ketua Umum DPP HKTI itu. 

Namun, di tengah semangat menuju swasembada pangan tersebut, petani dan tokoh pertanian di Jember mengingatkan agar pemerintah lebih cermat melihat kebutuhan gula nasional.

Dalam sesi dialog, Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur, Arum Sabil, mengungkapkan bahwa luas areal produksi tebu nasional saat ini masih jauh dari target. “Targetnya 700 ribu hektare, tapi realisasinya baru 520 ribu hektare. Di Jawa Timur 240 ribu hektare,” tutur pria yang akrab disapa Abah Arum ini. 

Meski demikian, produktivitas lahan cukup tinggi, bahkan mencapai 100 ton per hektare dengan rendemen 11 persen. “Produksi gula nasional 2,4 juta ton, kebutuhan di Jawa Timur hanya 281 ribu ton. Artinya ada surplus satu juta ton di Jatim,” paparnya. 

Arum juga mengingatkan bahwa impor gula kerap dilandasi alasan kebutuhan nasional. Padahal, menurut hitungan berdasarkan data WHO, kebutuhan gula per orang hanya 25 gram per hari atau sekitar 9 kg per tahun.

“Dengan penduduk 280 juta jiwa, produksi dalam negeri sebenarnya sudah hampir mencukupi. Jangan sampai alasan kebutuhan digunakan untuk melegitimasi impor,” tegasnya.

Ia juga menyinggung sejarah kejayaan gula Indonesia. “Tahun 1930, dengan 200 ribu hektare tebu saja, kita sudah bisa produksi hampir 3 juta ton. Kita pernah jadi pengekspor terbesar kedua setelah Kuba,” katanya.

Bupati Jember Muhammad Fawait yang tururt hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapannya agar sektor pertanian tebu bisa menjadi solusi pengentasan kemiskinan. 

Karena itu, Fawait mendorong agar Koperasi Merah Putih dilibatkan dalam pengelolaan lahan tebu milik PTPN.

“Selama ini banyak orang miskin tinggal di pinggir kebun karena tidak punya akses lahan. Kami ingin koperasi rakyat diberi kemudahan menyewa lahan agar bisa dikelola untuk kesejahteraan petani, bukan hanya disewa oleh pemain besar,” tutur bupati Jember termuda sepanjang sejarah itu.

Fawait juga menyoroti tingginya angka kemiskinan ekstrem di Jember, yang tertinggi di Jawa Timur. Karena itu, Fawait meminta dukungan lebih dari pemerintah pusat guna mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Salah satunya dengan sinergi program antara pemerintah pusat dan daerah.

Diketahui dalam kunjungannya ke Jember, Sudaryono dalam berkegiatan bersama Anggota DPR RI dapil Jember-Lumajang, Kawendra Lukistian. Turut hadir pula, Ketua DPC Partai Gerindra Jember yang juga Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim. (*)