Wali Kota Nurochman: Hanya 40 Persen Wilayah Kota Batu yang Bisa Dijangkau Investasi

KETIK, BATU – ‎Wali Kota Batu Nurochman menjelaskan bahwa hanya sekitar 40 persen wilayahnya yang dapat dialokasikan untuk investasi. Mengingat sebagian besar wilayah Kota Batu merupakan kawasan pemukiman, pertanian, dan lahan sawah yang dilindungi. 

‎Meskipun demikian, politisi PKB tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kota Batu dalam menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, meski dengan keterbatasan lahan yang tersedia. 

‎"Kami memprioritaskan investasi yang selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan, termasuk ketaatan pada regulasi lingkungan, penyediaan ruang terbuka hijau, dan pengelolaan air hujan melalui sumur resapan," katanya Jumat 1 Agustus 2025.

‎Menurut Wali Kota yang akrab disapa Cak Nur itu, langkah tersebut tidak hanya melindungi investasi dari risiko bencana tetapi juga memastikan APBD dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat secara optimal.  

‎Pemkot Batu telah melakukan terobosan kebijakan untuk mempercepat proses perizinan, termasuk penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Standar Nilai (SN). 

‎"Kami ingin menghilangkan persepsi lama bahwa perizinan di Batu sulit. Kini, tidak hanya satu konsultan yang terlibat, sehingga proses lebih transparan dan efisien," jelasnya.

‎Hasilnya, investasi di Kota Batu mengalami peningkatan 100 persen dalam setahun dari Rp800 miliar pada Kuartal II 2024 menjadi Rp1,6 triliun pada Kuartal II 2025. 

‎"Ini bukti bahwa kemudahan perizinan dan komunikasi intensif dengan investor membuahkan hasil. Banyak lahan yang sebelumnya menganggur kini diaktivasi menjadi usaha produktif," tambahnya.  

‎Wali Kota menekankan bahwa Pemkot akan melakukan pemantauan intensif selama 3-6 bulan ke depan untuk memastikan komitmen investor terwujud. Wali Kota juga mengingatkan semua pelaku usaha, tanpa terkecuali, untuk mematuhi regulasi daerah.

‎"Komunikasi yang kami fasilitasi harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Jika ada pelanggaran atau itikad tidak baik, tindakan tegas akan diambil. Kami memahami keinginan berbisnis, tetapi perlu ada pengertian bersama terhadap proses dan tantangan yang dihadapi pemerintah," pungkasnya.(*)