Waka DPRD Kab Bandung: Musrenbang Harus Inklusif Libatkan Semua Pihak

KETIK, BANDUNG – Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bandung M Akhiri Hailuki mendorong musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kecamatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai forum penyelarasan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah. 

"Termasuk optimalisasi dengan kepesertaan yang harus bersifat inklusif melibatkan semua pihak. Jadi pesertanya jangan cenderung ekslusif yang hanya didominasi elite-elite lokal tertentu saja," kata Luki saat menghadiri Musrenbang RKPD 2027 di Kecamatan Ciwidey, Selasa (10/2/2026). 

Lebih dari itu, imbuh Hailuki, musrembang juga harus merujuk konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga usulan yang diajukan tidak didasari pada like and dislike.

"Karena Musrenbang adalah mekanisme bottom up dalam pengusulan pembangunan, maka harus betul-betul dilaksanakan secara terbuka," tandas anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bandung ini.

Namun demikian menurutnya bukan berarti musrenbang berhak mengajukan sebanyak-banyaknya usulan pembangunan, tetapi didasarkan pada skala 'super' prioritas di wilayah masing-masing.

"Penentuan skala super prioritas dimaksudkan agar penggunaan anggaran berorientasi kepada penyelesaian masalah di lingkungan bukan sekadar penyerapan semata," jelasnya.

Menurutnya, Musrenbang memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kita berharap Musrenbang ini menjadi patokan dalam penyusunan kebijakan pembangunan tahun 2027. Apa yang tertuang dalam RKPD nantinya benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan prioritas,” ucapnya.

Ia menambahkan, orientasi pembangunan daerah saat ini perlu terus diarahkan pada upaya penyelesaian persoalan di lapangan, sehingga setiap program yang direncanakan dapat memberikan manfaat langsung.

“Bukan semata-mata soal penyerapan anggaran, tetapi bagaimana pembangunan itu mampu menjawab persoalan dan menjadi solusi bagi masyarakat,” kata dia.

Luki menegaskan, DPRD Kabupaten Bandung berkomitmen untuk terus mendorong perencanaan pembangunan yang partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(*)