Waka DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal: Kasus Keracunan MBG Kuncinya di Ahli Gizi

KETIK, BANDUNG – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berpesan kepada para ahli gizi di setiap Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar benar-benar mengawasi kualitas dari makanan yang disajikan untuk para penerima manfaat Pogram Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Pesan itu disampaikannya menanggapi banyaknya kasus keracunan dari Program MBG. Termasuk kasus keracunan di SD Negeri Legok Hayam, Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung pada 21 Agustus 2025.

"Beberapa kasus keracunan sebenarnya kuncinya ada di ahli gizi di SPPG," kata Cucun saat peresmian SPPG Yayasan Habibi Bina Cendekia di Jalan Pelog, Kampung Panca, Desa Nagrak, Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, Senin 15 September 2025.

Untuk itu ia menekankan agar setiap SPPG dan para ahli gizi ini betul-betul mengawasi kualitas gizi dan proses pengolahan atau pembuatan makanan di SPPG sedari awal hingga akhir proses.

"Jangan hanya mencicipi makanannya di akhir proses saja, tapi harus dari awal proses pembuatan makanan. Agar bisa diketahui jika ada bahan makanan yang tidak layak ya seharusnya dibuang saja, jangan dipakai jadi bahan makanan," kata Waka DPR RI Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini.

Kang Haji Cucun mengapresiasi langkah yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung untuk memberikan pelatihan khusus kepada para ahli gizi SPPG ini.

Pada kesempatan peresmian SPPG itu Cucun didampingi jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung juga menginginkan adanya kemajuan atau perkembangan dari hari ke hari terkait kelancaran program MBG ini.

"Dalam setiap Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Komisi IX DPR RI, kami inginkan adanya progres day to day terkait Program MBG. Alhamdulillah, sekarang Program MBG sudah terserap 25 juta penerima manfaat," ungkap H Cucun. 

Dengan adanya progres setiap hari, ia berharap target BGN untuk menyiapkan 30 ribu dapur SPPG untuk 82 juta peenrima manfaat di akhir Desember 2025 bisa tercapai.

"Jadi saya juga harus menjalankan fungsi pengawasan karena BGN bersama Komisi IX ini berada di Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan saya sebagai Kordinators Korkesra di DPR RI," ujar Cucun.

Wakil Ketua Umum PKB ini juga berharap dalam penyediaan bahan makanan Program MBG ini bisa lebih memprioritaskan domestik demand, agar potensi perputaran ekonomi Program MBG sebesar Rp5 triliun per tahun di Kabupaten Bandung dapat tercapai secara optimal.

"Kalau penyediaan susunya saja dari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, sayurnya dari Kertasari, Pacet, Ciwidey, kemudian dikonsumsi oleh sebanyak 1,3 juta penerima manfaat, akan menjadi multiplier effect ekonomi yang optimal bisa mencapai Rp5 triliun per tahun," kata Cucun.(*)