KETIK, HALMAHERA SELATAN – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, berencana memperluas layanan perlindungan perempuan dan anak hingga kawasan kepulauan setelah peraturan daerah terkait ditetapkan.
Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Halsel, Helmi Umar Muchsin, saat membacakan pendapat akhir Bupati dalam Rapat Paripurna ke-37 DPRD Halsel, Kamis 19 November 2026.
Jangkauan layanan menjadi salah satu tantangan utama.
Karakter daerah yang dipisahkan lautan membuat penanganan korban membutuhkan pendekatan khusus. Persoalan transportasi, kesiapan petugas hingga pembiayaan harus masuk dalam perencanaan.
Kondisi tersebut mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan baru.
Baca Juga:
Wabup Helmi Soroti Peningkatan Kekerasan Seksual Anak di Halmahera Selatan"Kondisi geografis Halmahera Selatan yang terdiri atas wilayah kepulauan, keterbatasan akses pelayanan di sejumlah desa, ketersediaan tenaga pendamping profesional, serta dukungan sarana dan anggaran menjadi faktor yang harus diperhatikan," ujar Helmi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Halsel menyiapkan enam langkah implementasi. Di antaranya penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, penyiapan tenaga profesional, fasilitas penanganan, dukungan anggaran serta evaluasi berkala.
Salah satu prioritas diarahkan pada kemudahan memperoleh pertolongan.
Warga di daerah terluar diharapkan tidak lagi menghadapi hambatan besar ketika membutuhkan bantuan atau hendak melaporkan tindak kejahatan.
Baca Juga:
APBD Halmahera Selatan 2027 Mulai Dipagari"Memperluas akses pengaduan dan pelayanan hingga ke wilayah kecamatan dan desa, termasuk wilayah pulau-pulau," ungkapnya mengenai salah satu langkah yang direncanakan.
Pemkab juga akan memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat.
Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak hanya membutuhkan kesiapan aparatur, tetapi juga pengawasan berkelanjutan.
Helmi menilai pengesahan aturan bukan akhir dari tanggung jawab eksekutif.
Tolok ukur sesungguhnya terletak pada manfaat konkret bagi warga, khususnya penyintas yang membutuhkan keadilan, pendampingan, serta pemulihan kehidupan.
"Saya juga menegaskan bahwa keberhasilan Perda ini tidak boleh hanya diukur dari terbentuknya regulasi, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan," tegasnya.