UB Ungkap Ancaman Krisis Air di Malang Raya, Resapan Makin Menyusut dan Sungai Mulai Kering

KETIK, MALANG – Universitas Brawijaya (UB) mengungkap potensi dan ancaman krisis air di wilayah Malang Raya. Hal tersebut dipicu oleh area resapan yang semakin menyusut dan juga sungai yang mulai mengering.

Kondisi tersebut menjadi pembahasan dalam World Water Monitoring Day 2026 yang digelar pada Jumat 25 September 2026 di Auditorium Pertamina Fakultas Teknik UB. Rektor UB, Prof Widodo menjelaskan Malang menjadi salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Timur. 

Kondisi tersebut membuat serapan air mulai berkurang drastis sehingga berpotensi menimbulkan kekeringan. Ditambah dengan peralihan lahan dan perkembangan tata kelola perkotaan semakin masif tanpa didukung dengan upaya konservasi yang memadai.

"Kalau nggak ada air, orang susah untuk hidup. Tapi kalau serapannya itu semakin habis, nggak ada yang menampung air, pasti akan kekeringan. Sungai-sungai, mata air kita sudah mulai kering. Khususnya di Malang, daerah-daerah resapan sudah berubah menjadi ladang pertanian dan juga jadi perumahan," ujarnya.

Menurutnya pemerintah daerah harus menangkap ancaman tersebut dengan menciptakan kebijakan yang berorientasi pada kepedulian terhadap konservasi air. Ia menyayangkan minimnya perencanaan pembangunan jangka panjang yang dimiliki oleh pemerintah.

"Pemerintah daerah itu kita belum melihat lebih detail dia memiliki planning, perencanaan pembangunan jangka panjang, apalagi menyangkut air. Kalau kita belajar negara-negara maju seperti Jepang, Jepang itu untuk melihat pembangunan terkait air saja, itu 50 sampai 100 tahun ke depan," ungkapnya.

Selaras dengan Prof Widodo, Wakil Rektor 5 UB, Unti Ludigdo menjelaskan upaya kampus dalam mendesain sumber air di Sumber Brantas yang mengalir ke 13 kabupaten dan kota di Jawa Timur. UB sendiri telah melakukan berbagai riset dan pengabdian masyarakat di DAS Brantas serta DAS Bengawan Solo untuk bergerak bersama Kementerian PU.

"Kita sudah sampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, tapi apakah itu dipakai atau tidak, memang tergantung pada political will dari pemerintah dan teman-teman di teknik pengairan. Beberapa rekomendasi sudah diberukan tapi tampaknya belum dapat diimplementasikan," ujarnya.

Menurutnya pemerintah harus memiliki keprihatinan dan kepedulian terhadap kondisi debit air yang semakin menurun seiring dengan penurunan kualitas hutan di kawasan hulu. Untuk melakukan konservasi air, pemerintah harus turut melaksanakan konservasi hutan.

"Kalau kualitas air, tentu seiring dengan berbagai perubahan tata ruang, itu terjadi penurunan. Kita berharap dengan upaya-upaya kita bersama-sama dengan berbagai stakeholders, kualitas masih terjaga pada skala yang memungkinkan untuk dapat dikonsumsi oleh manusia," katanya. (*)