UB Maksimalkan Implementasi Kampus Berdampak Lewat Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

KETIK, MALANG – Universitas Brawijaya (UB) berkomitmen untuk memaksimalkan implementasi Kampus Berdampak melalui reformasi birokrasi. Dengan pengembangan Zona Integritas (ZI), posisi UB dapat semakin jelas untuk perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat. 

Rektor UB, Prof Widodo, menjelaskan, dibutuhkan transformasi di seluruh lingkungan akademik kampus. Terlebih tata kelola birokrasi harus dapat lebih adaptif dan juga mengikuti tuntutan zaman. 

"Tidak kalah penting bagaimana kita transform mindset untuk bisa melayani dengan baik, bersih. Transformasi dari mindsetnya akan terimplementasi sehari-hari sehingga menjadi sebuah budaya pelayanan yang baik dan bersih," ujarnya, Jumat, 22 Mei 2026.

Ngesti Dwi Prasetyo, Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, menjelaskan, pembangunan Zona Integritas di seluruh unit kerja telah dimulai sejak tahun 2023. Terdapat dua dimensi dalam proses pembangunan Zona Integritas, mulai dari perubahan tata kelola internal, untuk melakukan pelayanan prima, bersih dalam birokrasi. Serta perubahan transformasi budaya kerja. 

"Utamanya bagaimana komitmen terhadap pengendalian gratifikasi dan menjaga integritas. Kata kunci dari pembangunan Zona Integritas adalah integritas dan kompetensi. Harapannya merasuk di dalam ruang-ruang perguruan tinggi, baik tenaga kependidikan maupun tenaga dosen," jelasnya. 

Ngesti menekankan transformasi birokrasi mampu menguatkan implementasi dari kampus berdampak agar kontribusi UB dapat semakin dirasakan masyarakat. Terlebih layanan terpadu dan pusat layanan terpadu yang sudah terintegrasi, menjadi bagian dari komitmen layanan prima UB. 

"Sehingga dengan perubahan yang ada di dalam, transformasi birokrasi dengan pembangunan zona integritas, bisa melakukan kampus berdampak. Kita memiliki budaya kerja Brawijaya, yakni berintegritas, berkomitmen, dan sebagainya," tuturnya. 

Pada tahun 2025 lalu salah satu fakultas yakni FTP telah mendapatkan status WBBM dari KemenPAN-RB. Status tersebut tetap melekat meskipun FTP telah berganti nama menjadi FTAB. 

"Status itu tetap, dan yang lainnya kita akan berkomitmen terus, menyusul menuju Wilayah Bebas Korupsi. Untuk WBBM ini baru FTAB karena se-Indonesia baru satu yang WBBM. Ya, prestasi juga di kita," pungkasnya. (*)