Tunggu Perpres, Petani di Kota Malang Bisa Dapat Pupuk Bersubsidi dengan Mudah

KETIK, MALANG – Sebentar lagi, petani khususnya di Kota Malang bisa mendapatkan pupuk dengan mudah. Kini tinggal menunggu Peraturan Presiden (Perpres) disahkan agar alur pendistribusian pupuk bersubsidi menjadi lebih sederhana. 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan menjelaskan pupuk bersubsidi dapat langsung didistribusikan oleh Pupuk Indonesia. 

"Nanti pupuk bersubsidi itu dari Pupuk Indonesia langsung ke Gapoktan. Tidak perlu membuat SK Gubernur, SK Wali Kota, jadi langsung diterima Gapoktan," ujar Slamet, Rabu 20 November 2024. 

Melalui penyederhanaan distribusi, diharapkan para petani dapat mendapatkan pupuk bersubsidi dengan cepat. 

Biasanya, untuk alur distribusi pupuk bersubsidi, SK Wali Kota akan dikirim ke provinsi untuk kembali diusulkan sebagai SK Gubernur. 

"Itu yang membuat lama. Nanti begitu usulan sampai ke kementerian, alokasi langsung ke Gapoktan," lanjutnya. 

Kota Malang mendapatkan alokasi pupuk sebanyak 526 ton untuk Urea dan 701 ton untuk NPK. Dispangtan Kota Malang mencatat dari Januari hingga September 2024, pupuk Urea yang terealisasi baru 49 persen, dan 37,5 persen untuk NPK. 

Slamet menyebut dengan penyederhanaan alur, pendistribusian pupuk bersubsidi diharapkan lebih maksimal. 

"Diharapkan dengan alur yang baru ini realisasi untuk distribusi bisa lebih maksimal dan harapannya pupuk bersubsidi ini sampai ke petani lebih cepat. Di Kota Malang ini ada sekitar dua ribu lebih petani," tambahnya. 

Menurut Slamet, pengajuan pupuk bersubsidi tetap harus melalui verifikasi. Dimulai dari petani, kelompok tani, Gapoktan bersama dengan penyuluh, kemudian diverifikasi oleh Bidang Pertanian Dispangtan Kota Malang. 

"Pengajuan alurnya masih tetap, tapi distribusinya nanti selanjutnya Pupuk Indonesia langsung ke Gapoktan. Pengajuan tahun ini, untuk tahun 2025," kata Slamet. 

Perlu diketahui bahwa harga pupuk urea bersubsidi Rp 2.250 per kilogram, dan Rp 7.000 untuk non subsidi. Sedangkan NPK bersubsidi dibandrol Rp 2.300 dan Rp 10.000 untuk non subsidi tiap kilogramnya.(*)