TKD Menyusut Rp284 Miliar, Ketua DPRD Kota Malang Dorong Skema Intensifikasi PAD

KETIK, MALANG – Dana Transfer ke Daerah (TKD) Kota Malang mengalami penyusutan hingga Rp284 miliar. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mendorong adanya skema intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutupi kekurangan tersebut. 

Perempuan yang akrab dipanggil Mia itu menjelaskan terdapat beberapa sektor penghasil PAD yang dapat dimaksimalkan. Mulai dari pajak, retribusi parkir, pasar, dan lainnya. 

"Sebenarnya kami sudah menyiapkan beberapa skema intensifikasi PAD, mungkin nanti kita akan genjot di sana. Kemudian ada pemetaan soal potensi pendapatan. Tapi yang paling utama itu intensifikasi pajak dan retribusi," ujarnya, Rabu, 5 November 2025.

Kendati demikian, intensifikasi PAD tetap menyoroti kondisi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 nanti. 

Mia menyatakan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat cukup berpengaruh signifikan terhadap Kota Malang.

Dana TKD yang diterima Kota Malang pada tahun 2025 sebesar Rp1,342 triliun. Jumlah ini menyusut menjadi Rp1,057 triliun pada tahun 2026, yang berarti terjadi pengurangan sebesar Rp284 miliar.

"Memang potongan anggaran dari pusat itu lumayan berpengaruh. Dari segi kekuatan fiskal kita yakni 43 persen, tetapi tetap saja ini pemangkasan tersebut lumayan kan bantuan dari pusat ya sekitar lebih dari 20 persen sekitar Rp284 miliar itu dipangkas," jelasnya. 

Menyikapi pemotongan TKD, Pemerintah Kota Malang kembali melakukan penyesuaian dan penyederhanaan pos-pos belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.

"Misalnya kegiatan rutin di masing-masing dinas tetap kita laksanakan, tetapi mungkin disederhanakan secara teknis. Sehingga, ada penghematan di beberapa sisi," ujar Mia. 

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan target PAD Kota Malang mencapai Rp1,062 triliun. Dari nominal tersebut, target pajak daerah mengambil porsi paling besar mencapai Rp872 miliar. Sedangkan untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,368 triliun. 

"Dari struktur pendapatan dan belanja tersebut terdapat defisit sebesar Rp192 miliar. Akan kita tutup melalui pembiayaan daerah," jelas Wahyu. (*)