KETIK, JAKARTA – Upaya Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi tampaknya tak semulus yang dibayangkan. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengungkapkan, lembaganya menghadapi perlawanan sengit, salah satunya dari serangan opini publik melalui penggunaan buzzer berbayar.
Pernyataan ini disampaikan Febrie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, pada Selasa, 20 Mei 2025.
Febrie membeberkan contoh konkret perlawanan tersebut, yakni dalam perkara Marsela, di mana buzzer dibayar hingga Rp1 miliar untuk membuat konten negatif, diikuti dengan pelaporan Jampidsus dan penyerangan terhadap Jaksa Agung.
"Kalau ditanya contoh konkret perlawanan itu? Perkara Marsela. Itu ada buzzer yang dibayar sampai Rp1 miliar kontennya, kemudian pelaporan jampidsus, penyerangan ke Jaksa Agung, bisa kita buktikan, dan full kami tahu jaringan itu. Contoh konkret itu,” ujarnya mengutip Suara.com jejaring Ketik.co.id, Rabu, 21 Mei 2025.
Baca Juga:
Ketua Ombudsman RI Jadi Tersangka Dugaan Suap Tata Kelola Pertambangan Nikel Rp1,5 MiliarMeski demikian, Febrie mengaku pihaknya belum menerima ancaman fisik langsung. Ia justru berharap adanya dukungan politik dari Komisi III DPR untuk terus menjadi penyemangat bagi penegak hukum.
"Kalau ditanya ancaman, nggak ada. Sampai sekarang kami masih berjalan, kami berharap ada dukungan politik, Komisi III sering komunikasi, dorong terus menjadi penyemangat bagi rekan-rekan," katanya.
Febrie juga menekankan pentingnya membongkar korupsi yang terstruktur dan menyangkut jaringan besar terkait kebijakan publik, bukan hanya menyasar perkara kecil.
"Karena dari awal saya sampaikan, kalau penegak hukum yang berwenang menangani tipikor masih mengarahkan bidikan ke perkara-perkara biasa, maka ini nggak pernah habis. Tapi kalau dia masuk ke area-area yang memang jaringannya banyak dan ini sifatnya terkendali dengan kebijakan, ini dibongkar, ini ada baiknya," jelasnya.(*)
