Temui Massa Demo, Ketua DPRD Kota Malang Setuju Program MBG Dievaluasi Total

KETIK, MALANG – Aksi unjuk rasa yang digelar aliansi mahasiswa Amarah Brawijaya di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin 15 Juni 2026, mendapat respons langsung dari pihak legislatif. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, bersama sejumlah pimpinan dan anggota dewan lainnya turun langsung menemui massa aksi.

Amithya menyatakan bahwa keresahan yang disuarakan mahasiswa dan masyarakat luas saat ini merupakan hal yang wajar. Menurutnya, situasi ekonomi serta dinamika kebijakan dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari kenaikan harga bahan pokok dan BBM hingga lonjakan nilai tukar rupiah terhadap dolar, menjadi faktor utama yang memicu ketidakpastian.

"Dengan kondisi yang mungkin saat ini sedang tidak bisa terprediksi oleh masyarakat dan lain sebagainya. Saya kira itu adalah hal yang wajar terjadi, dan saat ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat," jelasnya.

Sebagai langkah konkret, DPRD Kota Malang menegaskan tidak akan tinggal diam. Pihaknya berkomitmen menampung seluruh aspirasi mahasiswa untuk diteruskan langsung ke DPR RI di Jakarta. Langkah ini diambil mengingat sebagian besar kebijakan yang dikritisi merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Memang kami punya beberapa kanal untuk bisa mendukung kebijakan pusat, tetapi porsi kami hanya sebagai pendukung kebijakan. Bagaimanapun, sasarannya ini adalah masyarakat dan itu yang menjadi perhatian utama kami," terangnya.

Menanggapi tuntutan massa terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), politisi PDIP ini menekankan perlunya evaluasi total pada sistem mekanisme dan penyaluran anggaran agar tidak memicu pemborosan.

Secara khusus, Amithya memberikan catatan teknis mengenai sistem dapur terpusat yang saat ini diterapkan dalam program MBG. Menurutnya, mekanisme tersebut justru membuat birokrasi dan operasional menjadi kurang efisien.

"Sebetulnya, awal saat saya mendengar program MBG ini, bayangan saya itu semua dilokalisir di masing-masing sekolah dengan mendayagunakan kantin yang ada. Ternyata terpusat pada satu dapur untuk meng-cover beberapa sekolah," ungkapnya. 

Ia pun berharap pemerintah pusat bisa segera menata ulang mekanisme ini dengan beralih ke sistem dapur berbasis sekolah.

"Jadi, bagaimana proses mekanisme ini bisa ditata ulang sehingga lebih ramping dan anggarannya tidak begitu banyak," pungkasnya. 

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa aksi mulai membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 17.15 WIB. Seiring dengan bubarnya mahasiswa, personel keamanan gabungan yang disiagakan di sekitar lokasi juga mulai ditarik mundur. (*)