Syarat Kredit Diperketat, Minat Beli Hunian Tetap Tinggi

KETIK, SURABAYA – Wakil Ketua Umum (Waketum) Kadin Jawa Timur, Danny Wahid menjelaskan minat masyarakat dan angka pertumbuhan hunian hingga 2025 masih tinggi.

"Bisa 10 persen, mungkin bahkan bisa sampai 18 persen meningkatnya," kata Danny ketika dihubungi Ketik, Selasa, 15 Juli 2025.

Masih tingginya minat masyarakat untuk bisa membeli hunian, menurut Danny memang wajar. Sebab, rumah salah satu kebutuhan primer setiap manusia.

"Ya memang. Rumah kan salah satu kebutuhan dari sandang, pangan, dan papan. Selama manusia terus ada, maka kebutuhan akan hunian juga masih terus ada," jelasnya.

Namun, katanya, minat masyarakat mencari hunian terbagi menjadi dua, investasi dan keinginan.

Menurut Danny, apabila sebagai investasi maka seseorang itu memang membeli properti ketika harga sedang turun, sedangkan untuk kebutuhan inilah yang masih tinggi peminatnya.

"Masih rumah tapak dan harga murah, tumbuhnya luar biasa. Hanya permasalahannya perusahaannya yang agar ruwet," beber mantan Waketum DPP REI 2020-2024 tersebut.

Menurutnya, di tengah tingginya minat masyarakat mencari hunian. Syarat dari pemberi kredit dalam hal ini bank sulit, terlebih kata Danny ada peran OJK di sana.

"Saat dilihat sama OJK akan terlihat semuanya. Misalnya pernah pinjol, pay later, dan lain sebagainya harusnya tidak masuk disini," katanya.

Menurutnya, OJK seharusnya fokus melihat rekam jejak calon pembeli yang berhubungan dengan kredit rumah atau properti saja. Sehingga kredit lain yang tidak pernah berhubungan dengan properti tidak dimasukkan.

Di Surabaya, Danny Wahid menjelaskan, masyarakat membutuhkan rumah.

"Mana ada Surabaya propertinya enggak jalan. Cuman regulasinya. Jadi sekarang problemnya diperbankan, banyak user yang kena. Harusnya tidak kalau ngomong perbankan, karena tidak bisa tidak," terangnya.

Danny menilai, pertumbuhan ekonomi paling signifikan dilihat dari pembangunan properti. Hal ini dikarenakan dari uang pribadi masyarakat bukan negara.

"Ya itu, seharusnya pemerintah kalau sepakat. Pak Prabowo minta pertumbuhan ekonomi 8 persen ya harus dibangun. Harus diubah peraturannya. OJK tidak menakut-nakuti bank atau bank tidak takut sama OJK. Sekarang bank juga enggak bisa landing kredit," ungkap mantan Ketua DPD REI Jatim, 2017-2020 ini. (*)