KETIK, JAKARTA – Masifnya produksi pangan nasional membuat Perum Bulog harus memutar otak. Menyikapi stok beras yang kini menumpuk hingga 4,9 juta ton, pemerintah resmi mengambil langkah cepat. Sebanyak 100 gudang baru bakal dibangun dengan suntikan anggaran mencapai Rp5 Triliun.
Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui bahwa kapasitas gudang Bulog saat ini sudah mulai "napas tersengal". Kinerja ciamik Kementerian Pertanian dalam memacu produksi beras menjadi alasan utama perlunya penambahan ruang penyimpanan masif.
"Gudang-gudang Bulog isinya sudah 4,9 juta ton. Ini Pak Mentan kerjanya kencang. Oleh karena itu, kita kewalahan mengenai gudang," ujar Zulhas saat memberikan keterangan di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Teknologi Modern, Beras Tahan Dua Tahun
Zulhas menegaskan, pembangunan 100 gudang tersebut bukan sekadar menambah ruang, melainkan juga mengadopsi teknologi penyimpanan terkini. Harapannya, kualitas pangan, khususnya beras, bisa lebih awet saat disimpan.
Baca Juga:
Seskab Teddy: 5 KM dari Kantor Saya Ada Anak Putus SekolahTak tanggung-tanggung, pria yang akrab disapa Zulhas itu menyebut bahwa teknologi yang akan diterapkan mampu menjaga kualitas beras hingga dua tahun lamanya. "Kemarin, Kepala BRIN mengatakan ini bisa tahan 2 tahun. Jadi, sedemikian teknologi sehingga dia bisa bertahan 2 tahun," tuturnya optimistis.
Proyek ini diproyeksikan menjadi pilar penting ketahanan pangan nasional, terutama sebagai bantalan saat menghadapi fluktuasi produksi akibat musim kemarau.
Landasan Hukum Rampung
Pemerintah tampaknya tidak ingin membuang waktu. Zulhas memastikan bahwa payung hukum untuk proyek jumbo ini sudah siap. Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi dasar pembangunan 100 gudang tersebut bahkan sudah rampung sejak dua minggu lalu.
Baca Juga:
Gubernur Khofifah Resmikan Grand Paviliun RSSA, Layanan VIP Rasa Luar Negeri Kini Hadir di Kota Malang"Perpres sudah jadi. Kami kerja cepat akan dibangun 100 titik gudang Bulog yang baru untuk mendukung stok beras yang terus-menerus meningkat," tegasnya.
Langkah ini menjadi sinyal kuat pemerintah dalam memastikan kedaulatan pangan, sekaligus memastikan bahwa hasil panen petani dapat terserap maksimal tanpa terbentur masalah minimnya kapasitas penyimpanan. (*)