Soal Isu Menu SPPG Tak Layak, Anggota DPRD Kabupaten Malang: Jangan Digeneralisasi

KETIK, MALANG – Kritik terhadap program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Malang yang disebut menyajikan menu kurang layak menuai tanggapan dari DPRD.

Ketua Komis IV DPRD Kabupaten Malang dari Partai Gerindra Zia'ul Haq, meminta publik maupun masyarakat tidak menilai program tersebut secara sepihak.

Menurut Zia, pelaksanaan SPPG selama ini telah melalui mekanisme pengawasan dan standar yang jelas, baik dari sisi kualitas bahan pangan maupun proses distribusi. Ia menilai tudingan yang beredar berpotensi menggiring opini negatif tanpa melihat data secara utuh.

“Kalau ada satu dua temuan di lapangan, itu harus dilihat secara proporsional. Jangan kemudian digeneralisasi seolah-olah seluruh SPPG menyajikan makanan yang tidak layak. Itu tidak fair,” tegasnya, Selasa, 24 Februari 2026.

Saat ini, terdapat 188 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Malang. Dari informasi yang beredar, temuan dugaan ketidaksesuaian hanya terjadi di dua atau tiga titik, dan tidak berlangsung setiap hari.

“Artinya persentasenya sekitar 0,3 persen. Jadi jangan digeneralisir seakan-akan semuanya bermasalah,” imbuhnya.

Zia mengaku terus berkoordinasi dengan koordinator SPPG di setiap kecamatan untuk memastikan menu yang disajikan sesuai standar kelayakan dan gizi. Ia menyebut pihaknya menerima dokumentasi berupa foto menu hingga proses penyajian sebagai bentuk pengawasan.

“Kami dikirim gambar, menu, proses dan lainnya. Bagus sesuai standar. Tapi kami juga tidak menyebut program ini sudah sempurna, kami tetap menerima kritik,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap penyedia menu telah melalui proses verifikasi dan pengawasan dari pihak terkait. Menu yang disajikan pun disesuaikan dengan standar gizi yang telah ditentukan.

Meski demikian, Zia menegaskan kritik tetap diperlukan sepanjang disertai data dan disampaikan melalui mekanisme evaluasi yang tepat. Ia juga mengingatkan agar isu tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politis.

“Kalau memang ada kekurangan, mari kita perbaiki bersama. Tapi jangan membangun narasi yang bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi ini,” katanya.

Zia mendorong masyarakat melaporkan secara langsung jika menemukan dugaan ketidaksesuaian di lapangan agar segera ditindaklanjuti.

DPRD, lanjutnya, akan terus melakukan pengawalan dan evaluasi agar program SPPG di Kabupaten Malang berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Komitmen kami jelas, memastikan setiap program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pemenuhan gizi, berjalan dengan baik,” pungkasnya. (*)