Simulasi Pemungutan Suara, KPU Kota Malang: Logistik Pilkada 2024 Aman

KETIK, MALANG – KPU Kota Malang melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara, Sabtu 15 November 2024. Dalam pelaksanaan Pilkada 2024 nanti, KPU Kota Malang telah memastikan logistik telah terpenuhi seluruhnya. 

Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib menjelaskan simulasi yang diikuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan berlanjut saat bimtek Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di masing-masing kelurahan. 

“Harapannya nanti secara teknis teman-teman KPPS di masing-masing TPS memahami tata cara, prosedur maupun pelaksanaan dari proses pengumpulan dan penghitungan suara,” ujarnya saat ditemui di Gedung Islamic Center. 

Nantinya PPK dan PPS juga dapt bertugas melakukan simulasi kepada KPPS di wilayah masing-masing. 

“Tergantung waktu yang kita punya, kemudian tingkat kepahaman teman-teman. Biasanya kalau dinilai kurang paham, mengadakan simulasi lagi di tingkat kelurahan,” tambahnya. 

Toyyib memastikan kesiapan logistik untuk 27 November 2024 nanti telah terpenuhi, khususnya beberapa keperluan yang sempat mengalami kekurangan. Proses penyimpanan logistik di setiap kecamatan juga sudah disiapkan. 

"Kalau jumlah tempat waktu, kualitas sudah kita pastikan, proses distribusinya kita pastikan aman, penyimpanan di tingkat PPK juga kita pastikan sesuai dengan standar keamanan," jelasnya. 

Kebutuhan pemilih difabel di TPS pun telah disiapkan agar dapat dengan mudah diakses. Nantinya KPPS akan menawarkan bantuan pendampingan jika diperlukan oleh pemilih difabel. 

"Pendamping harus orang yang dipercaya oleh pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini biasanya keluarga atau dari petugas KPPS. Saat pemungutan suara ada antrian difabel datang bisa didahulukan," ujarnya. 

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono meminta agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses pemungutan suara. Hal tersebut agar pemungutan suara dapat dilaksanakan dengan tertib. 

“Jangan sampai mengumpul karena membuat ramai dan KPPS akan kebingungan. Jadi KPPS bisa menjelaskan agar waktu benar-benar terdistribusi dengan baik sehingga tidak terjadi antrean,” tuturnya. 

Selain itu perlu adanya prioritas kepada difabel, lansia, maupun ibu hamil agar dapat menyelesaikan pemungutan suara dengan segera. 

"Saya pikir mudah aksesnya bagi difabel dan tadi sudah disiapkan. Kalau bisa kami minta difabel, ibu hamil, lansia diprioritaskan dulu," tutupnya.