Sengketa Lahan Ijen Bondowoso Dibahas Intensif, DPR RI hingga Forkopimda Turun Tangan

KETIK, BONDOWOSO – Persoalan lahan antara petani dengan PTPN di Kecamatan Ijen Bondowoso terus menjadi perhatian serius, baik di tingkat daerah maupun pusat. Isu ini bahkan sudah masuk pembahasan Komisi VI DPR RI bersama pihak PTPN dalam rapat resmi, Senin, 29 September 2025.

Sehari setelahnya, Anggota Komisi VI DPR RI Dapil III Jawa Timur, Nasim Khan, langsung mengundang manajemen PTPN untuk duduk bersama Forkopimda Bondowoso. Mediasi digelar di Pendopo Bupati pada Selasa, 30 September 2025 malam hingga dini hari Rabu, 1 Oktober 2025.

Pertemuan itu dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Bupati KH Abdul Hamid Wahid, Ketua DPRD Ahmad Dhafir, Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i, Sekda Fathur Rozi, jajaran aparat penegak hukum, serta perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan BIN pusat.

Nasim Khan menegaskan bahwa penyelesaian masalah lahan Ijen harus dilakukan dengan cara yang arif dan tidak merugikan petani.

“Proses ini harus dijalankan dengan tabayyun, sabar, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jangan ada tindakan represif,” ujarnya.

Ia menambahkan, aspirasi warga harus menjadi bahan pertimbangan utama, sebab petani Ijen menggantungkan hidup dari lahan yang digarapnya.

“PTPN juga punya tanggung jawab moral kepada masyarakat. Jangan sampai petani kehilangan haknya untuk bertani,” tegasnya.

Politisi asal Jatim itu juga mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi isu-isu liar maupun ajakan pihak tertentu yang bisa memicu konflik. Menurutnya, jika ketertiban terganggu, maka proses penyelesaian justru bisa semakin panjang.

“Persoalan ini jangan sampai dijadikan komoditas politik atau dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok tertentu. Forkopimda harus bersatu agar penyelesaian cepat tercapai tanpa ada yang dirugikan,” tambahnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu sempat terjadi aksi demonstrasi besar warga Desa Kaligedang, Kecamatan Ijen.

Aksi itu dipicu kabar rencana tukar guling lahan oleh PTPN, yang bahkan sempat memunculkan ketegangan antara warga dan aparat. Pemerintah sendiri masih berupaya mencari solusi win-win agar konflik tidak berlarut-larut. (*)