Sejumlah Pejabat Pemkot Bitung Dirotasi, Wali Kota Tekankan Integritas

KETIK, BITUNG – Pemerintah Kota Bitung melakukan rotasi pejabat. Hengky Honandar, SE Wali Kota Bitung bersama Wakil Wali Kota Randito Maringka melantik tujuh pejabat baru dalam upacara pengambilan sumpah jabatan di Lantai IV Kantor Wali Kota Bitung, Senin 22 September 2025 sore.

Rotasi tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Bitung Nomor 800.1.3.3/986/WK tertanggal 22 September 2025. Hadir dalam pelantikan Wakil Wali Kota Randito Maringka dan Sekretaris Daerah Kota Bitung.

Pejabat yang mengalami pergeseran posisi antara lain, Drs. Jeffry Wowiling, M.Si yang kini menduduki jabatan Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia. Selain itu, Rayne Henry Johannes Suak, S.Sos ditetapkan sebagai Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat.

Sementara itu, posisi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda dipercayakan kepada Altin Abraham Tumengkol, SIP, M.Si. John Michael Toar Sondakh, S.Sos, MAP dilantik sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda.

Adapun Hendry Adrian Tangkudung, S.IP, M.Ec.Dev menempati jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan Edij Rudij Ponamon, S.Sos didapuk menjadi Kepala Bagian Kerja Sama Setda. Reintje Riano Senduk, SE, M.Si resmi menjabat sebagai Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam sambutannya, Wali Kota Hengky menegaskan bahwa rotasi pejabat merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus dorongan untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Ia mengingatkan pejabat yang baru dilantik agar menjaga komitmen dan integritas dalam bekerja.

“Jabatan yang dipercayakan ini bukan sekadar amanah, tetapi juga tanggung jawab moral dan pengabdian untuk masyarakat. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujar Hengky.

Rotasi ini diharapkan mampu memperkuat struktur pemerintahan sekaligus mempercepat realisasi program pembangunan di Kota Bitung. Hengky juga menekankan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah agar pelayanan publik berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)